Yusril sebut Putusan MK Bisa Perkuat Komisi Reformasi Polri

Laporan hasil kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Selasa (5/5) sore.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan aturan penempatan Polri di jabatan tertentu tetap sah setelah MK menolak uji materi UU ASN dan UU Polri.

Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra membeberkan gagasan kontroversial terkait Reformasi Polri, termasuk kemungkinan penempatan Polri di bawah kementerian. Bagaimana nasib struktur kepolisian?

Presiden Prabowo Subianto menyetujui perumusan Peraturan Pemerintah (PP) terkait jabatan sipil yang diisi anggota Polri, sebuah langkah krusial dalam upaya Reformasi Polri yang mendesak dan diharapkan rampung Januari mendatang.

Hal ini sebagaimana adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Peraturan Polri (Perpol).

Kapolri telah membentuk tim Kelompok Kerja (Pokja) untuk melakukan kajian cepat terhadap implikasi Putusan MK.

Salah satunya mulai menarik Pati Polri yang masih dalam proses orientasi alih jabatan di Kementerian UMKM, yakni Raden Prabowo Argo Yuwono.

Polri membentuk tim pokja untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait larangan anggota aktif menduduki jabatan sipil. Langkah ini diambil demi kepastian hukum dan menghindari multitafsir atas aturan Polri Jabatan Sipil.

Dia menekankan bahwa larangan tersebut telah secara tegas dicantumkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian.

Menurut dia, putusan itu akan menjadi masukan bagi Tim Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian.

Menko Yusril Ihza Mahendra mengumumkan Komite Reformasi Polri akan diumumkan paling lambat pertengahan Oktober 2025, dengan sejumlah nama besar digadang-gadang untuk memperkuat reformasi kepolisian.

Presiden Prabowo Subianto akan segera membentuk Tim Reformasi Kepolisian dalam waktu 2–3 pekan ke depan.

Aturan jenjang karier ini menjadi dasar dalam mempersiapkan anggota Polri yang pantas untuk menjadi pimpinan, baik di tingkat Polda, Mabes Polri, hingga Kapolri

Polisi diminta melayani bukan mengamankan demonstrasi. Hal itu disampaikan Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), Jenderal Pol (purn) Ahmad Dofiri.

Komisi Reformasi melaporkan hasil kerja serta rekomendasi di tubuh Polri kepada Presiden Prabowo.

Komisi Reformasi Polri menilai keberadaan Kementerian Keamanan lebih banyak kerugiannya dibandingkan manfaatnya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan akan menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi Reformasi Polri.

Revisi puluhan aturan tersebut ditargetkan rampung pada 2029.

Salah satu aturan dari Perpres itu adalah perubahan skema pembagian hasil layanan GoRide.

Menurut Maruli, ada pihak-pihak tertentu yang ikut mendanai Film Pesta Babi, sebab pembuatan video membutuhkan banyak biaya.

Zulhas menyampaikan, pengolahan sampah menjadi BBM merupakan bagian dari transformasi besar pengelolaan sampah.

Ace Hasan Syadzily menegaskan pentingnya pendidikan antikorupsi bagi calon pimpinan nasional melalui kunjungan peserta Lemhannas ke Rupbasan KPK.

Menariknya, pertumbuhan ini terjadi di tengah dinamika global dan sentimen rebalancing indeks MSCI.

Langkah tersebut dilakukan agar seluruh pelaku usaha di berbagai wilayah tetap mendapatkan pemahaman yang sama mengenai regulasi dan lisensi resmi.