Komisi Percepatan Reformasi Polri

Menurut Dofiri, pola lama penanganan demonstrasi lebih menitikberatkan pada pengendalian massa dengan pengerahan kekuatan secara berlapis.

Komisi juga mengusulkan revisi Undang-Undang Polri yang akan ditindaklanjuti melalui berbagai regulasi turunan serta reformasi internal.

Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan laporan Komisi Percepatan Reformasi Polri yang akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto mencapai ribuan halaman, memicu antisipasi publik terhadap rekomendasi penting.

Komisi Percepatan Reformasi Polri telah menerima lebih dari 300 masukan tertulis dan dari 100 kelompok masyarakat, menunjukkan besarnya perhatian publik terhadap upaya Reformasi Polri.

Ke depannya, ia berharap tidak ada lagi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang seringkali berasal dari pangkat bintara.

Dari kunjungan sejumlah daerah, anggota KPRP Mahfud MD mengaku sudah menemukan dua faktor masalah di tubuh Polri.

Wakil Menteri Koordinator Otto Hasibuan menyatakan Komisi Percepatan Reformasi Polri masih menanti masukan operasional dan solusi konkret dari masyarakat untuk percepatan reformasi.

Ketua Tim Reformasi Polri Prof. Jimly Asshiddiqie mengatakan, jumlah itu terlalu besar sehingga komisi meminta Kapolri melakukan evaluasi.

Usulan tersebut muncul karena Polri pernah dipakai sebagai instrumen kekuasaan.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa mandat presiden untuk Reformasi Polri bersifat mutlak dan tidak dapat dinegosiasikan, dengan target rekomendasi komprehensif dalam tiga bulan.