4 Rekomendasi Utama Reformasi Polri yang Sudah Disetujui Prabowo, Ada soal Kompolnas dan Pengangkatan Kapolri

Komisi Reformasi melaporkan capaian, evaluasi, serta sejumlah rekomendasi strategis sejak resmi dibentuk Presiden Prabowo November 2025 lalu.

Revisi puluhan aturan tersebut ditargetkan rampung pada 2029.

Ketua Komisi Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa para anggota memiliki perbedaan pendapat terkait metode pengangkatan Kapolri.

Mereka melaporkan hasil kerja serta rekomendasi reformasi untuk perbaikan Polri yang sebelumnya telah disampaikan ke DPR RI.

Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan laporan Komisi Percepatan Reformasi Polri yang akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto mencapai ribuan halaman, memicu antisipasi publik terhadap rekomendasi penting.

Komisi Percepatan Reformasi Polri telah menyusun rekomendasi reformasi kepolisian yang krusial, termasuk revisi regulasi internal dan isu koordinasi lembaga, yang akan segera dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, memastikan hasil kajian dan rekomendasi Reformasi Polri akan dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum Lebaran untuk arahan lebih lanjut.

Isu mengenai penempatan Polri di bawah kementerian sempat mencuat dan memicu perdebatan publik belakangan ini.

Dokumen berisi usulan revisi UU hingga 32 aturan internal, siap diserahkan ke Presiden.

Komisi Reformasi Polri aktif menampung masukan dari berbagai lembaga untuk penyusunan rekomendasi revisi UU Polri. Apa saja poin krusial yang akan diusulkan?

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa mandat presiden untuk Reformasi Polri bersifat mutlak dan tidak dapat dinegosiasikan, dengan target rekomendasi komprehensif dalam tiga bulan.

Listyo menekankan, Polri selalu terbuka untuk menerima perbaikan dan evaluasi. Sebab, internal kepolisian juga ingin mewujudkan performa terbaik.

Ia menilai masih adanya persepsi negatif terkait proses penerimaan anggota Polri, termasuk dugaan praktik tidak transparan.

Menurut Dofiri, pola lama penanganan demonstrasi lebih menitikberatkan pada pengendalian massa dengan pengerahan kekuatan secara berlapis.

Mahfud menggambarkan suasana pertemuan tersebut berlangsung santai dan penuh keakraban.

Menurutnya, orientasi utama Polri adalah pelayanan kepada masyarakat, bukan pendekatan ala militer.

Komisi juga mengusulkan revisi Undang-Undang Polri yang akan ditindaklanjuti melalui berbagai regulasi turunan serta reformasi internal.

Ia memastikan seluruh proses perumusan rekomendasi untuk pembenahan institusi kepolisian telah selesai dilakukan.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo membuka peluang bagi sipil profesional menduduki jabatan nonoperasional di Polri. Ini wujudkan asas resiprokal dan perkuat profesionalisme institusi.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan **reformasi Polri** harus sejalan dengan **penguatan Kompolnas** sebagai lembaga pengawas eksternal yang independen dan efektif, mengingat dinamika kepercayaan publik dan tantangan penegakan hukum.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan usulan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai terkait pengisian jabatan nonoperasional Polri oleh kalangan sipil adalah hal yang sah, namun harus mempertimbangkan kebutuhan di lapangan. Usulan Sipil di.

Kabar itu disampaikan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Jimly Asshiddiqie usai bertemu presiden.

Menurut dia, Polri memiliki posisi kunci dalam sistem peradilan pidana sebagai pintu masuk utama proses penegakan hukum.

Peneliti BRIN Syafuan Rozi menyoroti budaya hukum masyarakat sebagai faktor kunci yang memengaruhi tingkat kepercayaan kepolisian. Artikel ini juga membahas peran aktif Polri menjaga stabilitas saat Ramadhan.