GIC: Kepercayaan Publik Polri Aset Tak Ternilai di Tengah Dinamika Sosial Politik

JAKARTA – Dukungan publik terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan aset yang tak ternilai harganya. Hal ini disampaikan oleh Febri Wahyuni Sabran, koordinator Gerakan Indonesia Cerah (GIC), pada Minggu (28/6).

Menurut Febri, institusi kepolisian yang dipandang positif oleh mayoritas masyarakat dapat berfungsi sebagai perekat sosial yang efektif. Peran ini menjadi krusial, khususnya di tengah dinamika politik yang kerap diwarnai ketegangan dan perbedaan pendapat tajam antara pemerintah dengan kelompok kritis dalam masyarakat.

Pernyataan Febri ini menanggapi hasil survei Kompas yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 82,4 persen. Selain itu, survei tersebut juga mencatat bahwa 80,6 persen responden menilai kinerja Polri mengalami peningkatan yang signifikan.

Tingginya Dukungan Publik sebagai Perekat Sosial

Febri Wahyuni Sabran dari GIC menekankan bahwa peningkatan kepercayaan publik ini adalah bentuk modal sosial yang harus terus dijaga, diperkuat, dan dikonsolidasikan oleh Polri. Kepercayaan ini berfungsi sebagai jembatan penting antara lembaga keamanan negara dengan komunitas masyarakat.

Di tengah periode transisi pemerintahan dan beragam tantangan sosial-politik, peran Polri sebagai kekuatan penstabil, penjaga demokrasi, dan mitra bagi masyarakat menjadi semakin vital. Dukungan yang kuat dari masyarakat memberikan landasan kokoh bagi Polri dalam menjalankan tugas-tugasnya.

“Dukungan ini adalah hasil dari reformasi berkelanjutan dan terukur yang manfaatnya telah dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Febri. Pencapaian ini dianggap signifikan oleh kelompok masyarakat sipil, karena peningkatan kepercayaan publik terhadap reformasi kepolisian membuka peluang lebih besar untuk kerja sama antara polisi dan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan.

Reformasi Polri dan Konsep PRESISI

Peningkatan kinerja Polri juga mencerminkan kemajuan berarti dalam upaya reformasi yang sedang berlangsung, sebagaimana diakui oleh publik. Konsep PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) menjadi cetak biru utama bagi reformasi internal di tubuh kepolisian.

Kerangka kerja PRESISI ini bertujuan untuk mentransformasi Polri menjadi institusi yang lebih proaktif, transparan, dan berorientasi pada keadilan. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa Polri dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

Survei Litbang Kompas memberikan bukti nyata bahwa reformasi ini bukan sekadar konsep, melainkan telah menghasilkan perbaikan yang konkret dan diakui oleh publik. Kepercayaan adalah bentuk modal sosial paling berharga dalam hubungan antara aparat keamanan dan masyarakat yang mereka layani.

Kerja Sama Polri dan Masyarakat untuk Stabilitas

Ketika kepercayaan publik terbangun secara organik melalui reformasi yang nyata, potensi kerja sama antara polisi dan masyarakat dalam menjaga stabilitas nasional menjadi lebih kuat dan bermakna. Ini menciptakan sinergi positif yang sangat dibutuhkan untuk kemajuan bangsa.

Polri, dengan dukungan penuh dari masyarakat, dapat lebih efektif dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Kemitraan ini memastikan bahwa setiap upaya penegakan hukum dan pelayanan masyarakat dilakukan dengan legitimasi yang kuat.

Febri menegaskan bahwa kepercayaan yang kokoh ini adalah fondasi penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan stabil. Dengan demikian, Polri dapat terus berperan aktif dalam mendukung pembangunan dan menjaga keutuhan negara.

Sumber: AntaraNews