Ada Poin Besar dalam Reformasi Polri, Jimly Sebut Tunggu Keputusan Presiden

Laporan hasil kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Selasa (5/5) sore.

Revisi puluhan aturan tersebut ditargetkan rampung pada 2029.

Ketua Komisi Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa para anggota memiliki perbedaan pendapat terkait metode pengangkatan Kapolri.

Komisi Percepatan Reformasi Polri telah menyusun rekomendasi reformasi kepolisian yang krusial, termasuk revisi regulasi internal dan isu koordinasi lembaga, yang akan segera dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, memastikan hasil kajian dan rekomendasi Reformasi Polri akan dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum Lebaran untuk arahan lebih lanjut.

Isu mengenai penempatan Polri di bawah kementerian sempat mencuat dan memicu perdebatan publik belakangan ini.

Dokumen berisi usulan revisi UU hingga 32 aturan internal, siap diserahkan ke Presiden.

Sejumlah hal terkait agenda reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak dapat diputuskan oleh komisi sehingga memerlukan keputusan langsung.

Komisi Reformasi Polri aktif menampung masukan dari berbagai lembaga untuk penyusunan rekomendasi revisi UU Polri. Apa saja poin krusial yang akan diusulkan?

Wakil Menteri Koordinator Otto Hasibuan menyatakan Komisi Percepatan Reformasi Polri masih menanti masukan operasional dan solusi konkret dari masyarakat untuk percepatan reformasi.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa mandat presiden untuk Reformasi Polri bersifat mutlak dan tidak dapat dinegosiasikan, dengan target rekomendasi komprehensif dalam tiga bulan.

Komite Reformasi Polri yang dipimpin Jimly Asshiddiqie tengah intensif menyerap aspirasi publik hingga 9 Desember untuk merumuskan rekomendasi perubahan kepolisian. Apa saja yang akan direformasi?

Komisi juga mengusulkan revisi Undang-Undang Polri yang akan ditindaklanjuti melalui berbagai regulasi turunan serta reformasi internal.

Kabar itu disampaikan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Jimly Asshiddiqie usai bertemu presiden.

Menurut dia, Polri memiliki posisi kunci dalam sistem peradilan pidana sebagai pintu masuk utama proses penegakan hukum.

Peneliti BRIN Syafuan Rozi menyoroti budaya hukum masyarakat sebagai faktor kunci yang memengaruhi tingkat kepercayaan kepolisian. Artikel ini juga membahas peran aktif Polri menjaga stabilitas saat Ramadhan.

Pakar hukum Kepolisian menegaskan kedudukan Polri di bawah Presiden adalah yang paling tepat, sesuai hukum tata negara, dan menolak wacana penempatan di bawah kementerian.

Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan laporan Komisi Percepatan Reformasi Polri yang akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto mencapai ribuan halaman, memicu antisipasi publik terhadap rekomendasi penting.

Ia menilai masih adanya persepsi negatif terkait proses penerimaan anggota Polri, termasuk dugaan praktik tidak transparan.

Menurut Dofiri, pola lama penanganan demonstrasi lebih menitikberatkan pada pengendalian massa dengan pengerahan kekuatan secara berlapis.

Mahfud menggambarkan suasana pertemuan tersebut berlangsung santai dan penuh keakraban.

Menurutnya, orientasi utama Polri adalah pelayanan kepada masyarakat, bukan pendekatan ala militer.

Komisi Percepatan Reformasi Polri telah menerima lebih dari 300 masukan tertulis dan dari 100 kelompok masyarakat, menunjukkan besarnya perhatian publik terhadap upaya Reformasi Polri.

Ke depannya, ia berharap tidak ada lagi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang seringkali berasal dari pangkat bintara.