Isu Polri di Bawah Kementerian Mencuat, Jimly: Semua Lembaga di Bawah Presiden

Aturan jenjang karier ini menjadi dasar dalam mempersiapkan anggota Polri yang pantas untuk menjadi pimpinan, baik di tingkat Polda, Mabes Polri, hingga Kapolri

Laporan hasil kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Selasa (5/5) sore.

Kabar itu disampaikan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Jimly Asshiddiqie usai bertemu presiden.

Ketua Komisi Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa para anggota memiliki perbedaan pendapat terkait metode pengangkatan Kapolri.

Ia memastikan seluruh proses perumusan rekomendasi untuk pembenahan institusi kepolisian telah selesai dilakukan.

Komisi Percepatan Reformasi Polri telah menyusun rekomendasi reformasi kepolisian yang krusial, termasuk revisi regulasi internal dan isu koordinasi lembaga, yang akan segera dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, memastikan hasil kajian dan rekomendasi Reformasi Polri akan dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum Lebaran untuk arahan lebih lanjut.

Dokumen berisi usulan revisi UU hingga 32 aturan internal, siap diserahkan ke Presiden.

Sejumlah hal terkait agenda reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak dapat diputuskan oleh komisi sehingga memerlukan keputusan langsung.

Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra membeberkan gagasan kontroversial terkait Reformasi Polri, termasuk kemungkinan penempatan Polri di bawah kementerian. Bagaimana nasib struktur kepolisian?

Komisi Reformasi Polri aktif menampung masukan dari berbagai lembaga untuk penyusunan rekomendasi revisi UU Polri. Apa saja poin krusial yang akan diusulkan?

Jimly menuturkan pihaknya membuka diri untuk menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat terkait reformasi kepolisian.

Majelis Etik Ombudsman RI sedang meninjau kemungkinan Pemberhentian Ketua ORI nonaktif Hery Susanto secara tidak hormat, sebagai sanksi terberat atas dugaan kasus korupsi yang menjeratnya, memicu pertanyaan tentang masa depan lembaga tersebut.

Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menyoroti krusialnya Independensi Kekuasaan Kehakiman sebagai penyeimbang eksekutif-legislatif demi merawat demokrasi dan negara hukum Indonesia.

Pakar hukum Jimly Asshiddiqie memberikan pidato sambutan dalam sebuah acara peluncuran buku.

Hingga saat ini, tercatat puluhan judul buku telah ia rampungkan dengan berbagai gagasan segar di dalamnya.

Ia menegaskan, penataan sistem etika menjadi krusial untuk menjaga integritas para penyelenggara negara.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menilai usulan menjadikan KPU sebagai cabang kekuasaan keempat menarik secara akademik, namun memerlukan kajian mendalam terkait urgensi dan implikasinya pada desain konstitusi negara.

Polresta Bulungan mengerahkan 380 personel gabungan untuk mengamankan Kenaikan Yesus Kristus 2026 di gereja-gereja Kabupaten Bulungan, memastikan kelancaran ibadah dan ketenangan jemaat.

Dari pengungkapan tersebut, kepolisian mengamankan barang bukti berupa 137.005 lembar uang rupiah palsu dan 17.267 lembar uang dolar palsu.

Pemusnahan uang palsu dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi masyarakat dari peredaran uang ilegal.

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba jenis etomidate dan sabu di wilayah Tangerang, Banten, menangkap satu tersangka berinisial S.

Seragam personel ini diharapkan dapat disiapkan untuk personel yang memiliki tugas di daerah rawan konflik atau memiliki potensi kerusuhan.

Hal tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri kegiatan pembukaan rapat kerja teknis Staf Logistik Polri di Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (12/5).