Jenderal Sigit Dukung Rekomendasi KPRP Terkait Jenjang Karir PATI Polri

Kapolri menegaskan menegaskan Polri tidak dapat secara sepihak menempatkan anggotanya pada jabatan di luar institusi kepolisian.

Sigit dinilai sukses mengawal keamanan sejak proses pemilihan presiden (pilpres) hingga pemerintahan Prabowo berjalan sampai sekarang.

Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah usulan agar jenderal bintang tiga yang akan ditunjuk sebagai Kapolri idealnya memiliki masa aktif jabatan.

Komisi juga mengusulkan revisi Undang-Undang Polri yang akan ditindaklanjuti melalui berbagai regulasi turunan serta reformasi internal.

Komisi Reformasi melaporkan capaian, evaluasi, serta sejumlah rekomendasi strategis sejak resmi dibentuk Presiden Prabowo November 2025 lalu.

Kabar itu disampaikan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Jimly Asshiddiqie usai bertemu presiden.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan akan menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi Reformasi Polri.

Ketua Komisi Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa para anggota memiliki perbedaan pendapat terkait metode pengangkatan Kapolri.

Komisi Percepatan Reformasi Polri telah menyusun rekomendasi reformasi kepolisian yang krusial, termasuk revisi regulasi internal dan isu koordinasi lembaga, yang akan segera dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Isu mengenai penempatan Polri di bawah kementerian sempat mencuat dan memicu perdebatan publik belakangan ini.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan penolakannya atas wacana Polri di bawah kementerian dan menyebut lebih memilih dicopot atau menjadi petani.

Listyo menekankan, Polri selalu terbuka untuk menerima perbaikan dan evaluasi. Sebab, internal kepolisian juga ingin mewujudkan performa terbaik.

Polri hanya akan mengisi jabatan tertentu apabila ada permintaan dari instansi membutuhkan.

Penempatan tersebut dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas negara pada bidang-bidang strategis yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan

"Jadi tambahannya adalah atau sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden," sambungnya.

Seragam personel ini diharapkan dapat disiapkan untuk personel yang memiliki tugas di daerah rawan konflik atau memiliki potensi kerusuhan.

Hal tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri kegiatan pembukaan rapat kerja teknis Staf Logistik Polri di Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (12/5).

Dalam pertemuan itu, Kapolri juga menyampaikan perkembangan sejumlah program strategis di lingkungan Kepolisian.

Polisi diminta melayani bukan mengamankan demonstrasi. Hal itu disampaikan Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), Jenderal Pol (purn) Ahmad Dofiri.

Komisi Reformasi melaporkan hasil kerja serta rekomendasi di tubuh Polri kepada Presiden Prabowo.

Komisi Reformasi Polri menilai keberadaan Kementerian Keamanan lebih banyak kerugiannya dibandingkan manfaatnya.

Revisi puluhan aturan tersebut ditargetkan rampung pada 2029.

Mereka melaporkan hasil kerja serta rekomendasi reformasi untuk perbaikan Polri yang sebelumnya telah disampaikan ke DPR RI.

Presiden Prabowo Subianto menyetujui perumusan Peraturan Pemerintah (PP) terkait jabatan sipil yang diisi anggota Polri, sebuah langkah krusial dalam upaya Reformasi Polri yang mendesak dan diharapkan rampung Januari mendatang.