Prabowo Akan Batasi Jabatan Polri di Luar Instansi

Kapolri menegaskan menegaskan Polri tidak dapat secara sepihak menempatkan anggotanya pada jabatan di luar institusi kepolisian.

Aturan jenjang karier ini menjadi dasar dalam mempersiapkan anggota Polri yang pantas untuk menjadi pimpinan, baik di tingkat Polda, Mabes Polri, hingga Kapolri

Laporan hasil kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Selasa (5/5) sore.

Komisi Reformasi melaporkan capaian, evaluasi, serta sejumlah rekomendasi strategis sejak resmi dibentuk Presiden Prabowo November 2025 lalu.

Ketua Komisi Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa para anggota memiliki perbedaan pendapat terkait metode pengangkatan Kapolri.

Komisi Percepatan Reformasi Polri telah menyusun rekomendasi reformasi kepolisian yang krusial, termasuk revisi regulasi internal dan isu koordinasi lembaga, yang akan segera dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Isu mengenai penempatan Polri di bawah kementerian sempat mencuat dan memicu perdebatan publik belakangan ini.

Sejumlah hal terkait agenda reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak dapat diputuskan oleh komisi sehingga memerlukan keputusan langsung.

Pemerintah tengah menyusun Peraturan Pemerintah (PP) untuk menuntaskan polemik terkait penempatan anggota Polri di luar struktur sipil, memastikan dasar hukum yang jelas dan konstitusional. Kebijakan ini diharapkan selesai pada Januari 2026.

Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur secara komprehensif penempatan polisi aktif di jabatan sipil, diharapkan mampu mengakhiri polemik yang berkembang di masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto menyetujui perumusan Peraturan Pemerintah (PP) terkait jabatan sipil yang diisi anggota Polri, sebuah langkah krusial dalam upaya Reformasi Polri yang mendesak dan diharapkan rampung Januari mendatang.

Hal ini sebagaimana adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Peraturan Polri (Perpol).

Setelah dilakukan perhitungan dan dilaporkan kepada Presiden, pemerintah memutuskan menetapkan harga lebih rendah yakni USD 13 per MMBTU.

Karena itu, pemerintah harus berani mengakui kekurangan dan bekerja keras mencari jalan keluar.

Prabowo mengaku telah membaca secara sekilas sejumlah usulan yang disampaikan para akademisi dan menilai banyak di antaranya realistis.

Prabowo menerima usulan dari kalangan perguruan tinggi sebagai hasil dari konvensi tersebut.

Setiap usulan yang berorientasi pada penyelesaian persoalan publik akan mendapat perhatian dan ditindaklanjuti.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah sangat terbuka terhadap berbagai aspirasi dan masukan masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui media sosial, demi kemajuan bangsa.

Kepolisian Negara Republik Indonesia berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 325 kilogram metamfetamin di Aceh, menangkap dua tersangka yang diduga terkait sindikat narkoba lintas batas.

Satuan Brimob Polda Jateng sukses memanen delapan ton jagung di Kendal, menegaskan komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penggerebekan tersebut, penyidik mengamankan berbagai barang bukti yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas perjudian daring.

Dia meyakini upaya tersebut akan membuat Indonesia bangkit menjadi lebih baik.

Polri akan menyelaraskan berbagai Peraturan Kapolri (Perkap) agar sesuai dengan ketentuan baru.

Peristiwa bermula sekitar pukul 14.40 WIT ketika seorang pelajar berinisial OPY (16) terjatuh dari tebing pantai dan terseret arus laut yang cukup kuat.