Ketua Komisi Reformasi: Presiden Sepakat Tak Ubah Mekanisme Pengangkatan Kapolri

Seluruh Fraksi menyatakan setuju revisi UU Polri menjadi usul inisiatif DPR.

Aturan jenjang karier ini menjadi dasar dalam mempersiapkan anggota Polri yang pantas untuk menjadi pimpinan, baik di tingkat Polda, Mabes Polri, hingga Kapolri

Laporan hasil kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Selasa (5/5) sore.

Komisi juga mengusulkan revisi Undang-Undang Polri yang akan ditindaklanjuti melalui berbagai regulasi turunan serta reformasi internal.

Komisi Reformasi melaporkan capaian, evaluasi, serta sejumlah rekomendasi strategis sejak resmi dibentuk Presiden Prabowo November 2025 lalu.

Kabar itu disampaikan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Jimly Asshiddiqie usai bertemu presiden.

Komisi Percepatan Reformasi Polri telah menyusun rekomendasi reformasi kepolisian yang krusial, termasuk revisi regulasi internal dan isu koordinasi lembaga, yang akan segera dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, memastikan hasil kajian dan rekomendasi Reformasi Polri akan dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum Lebaran untuk arahan lebih lanjut.

Isu mengenai penempatan Polri di bawah kementerian sempat mencuat dan memicu perdebatan publik belakangan ini.

Dokumen berisi usulan revisi UU hingga 32 aturan internal, siap diserahkan ke Presiden.

Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra membeberkan gagasan kontroversial terkait Reformasi Polri, termasuk kemungkinan penempatan Polri di bawah kementerian. Bagaimana nasib struktur kepolisian?

Komisi Reformasi Polri aktif menampung masukan dari berbagai lembaga untuk penyusunan rekomendasi revisi UU Polri. Apa saja poin krusial yang akan diusulkan?

Majelis Etik Ombudsman RI (ORI) menegaskan bahwa Standar Etika Ombudsman RI harus setara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) demi menjaga kepercayaan publik dan kualitas pelayanan.

Majelis Etik Ombudsman RI sedang meninjau kemungkinan Pemberhentian Ketua ORI nonaktif Hery Susanto secara tidak hormat, sebagai sanksi terberat atas dugaan kasus korupsi yang menjeratnya, memicu pertanyaan tentang masa depan lembaga tersebut.

Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menyoroti krusialnya Independensi Kekuasaan Kehakiman sebagai penyeimbang eksekutif-legislatif demi merawat demokrasi dan negara hukum Indonesia.

Pakar hukum Jimly Asshiddiqie memberikan pidato sambutan dalam sebuah acara peluncuran buku.

Hingga saat ini, tercatat puluhan judul buku telah ia rampungkan dengan berbagai gagasan segar di dalamnya.

Ia menegaskan, penataan sistem etika menjadi krusial untuk menjaga integritas para penyelenggara negara.

Grebeg Besar merupakan tradisi turun-temurun Keraton dalam memperingati Iduladha.

Kapolsek Bajeng Abd Wahab Maulana mengatakan mendapatkan laporan kejadian pembunuhan terjadi pada pukul 09.00 Wita, Rabu (25/5).

Aksi brutal komplotan itu bermula saat para pelaku melakukan konvoi sepeda motor secara ugal-ugalan pada malam hari.

Tomsi menjelaskan, selama ini kerja sama antara Pemda dengan pihak luar negeri sudah cukup banyak.

Untuk menangani insiden itu, petugas mengerahkan 54 personel beserta 14 unit mobil pemadam kebakaran.

Dua pelaku berinisial AV dan RA telah diamankan, sementara satu pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi.