Pemilihan Kapolri Tetap Wewenang Presiden, Tak Ada Pembentukan Kementerian Keamanan

Seluruh Fraksi menyatakan setuju revisi UU Polri menjadi usul inisiatif DPR.

Aturan jenjang karier ini menjadi dasar dalam mempersiapkan anggota Polri yang pantas untuk menjadi pimpinan, baik di tingkat Polda, Mabes Polri, hingga Kapolri

Komisi Reformasi melaporkan capaian, evaluasi, serta sejumlah rekomendasi strategis sejak resmi dibentuk Presiden Prabowo November 2025 lalu.

Komisi Reformasi Polri menilai keberadaan Kementerian Keamanan lebih banyak kerugiannya dibandingkan manfaatnya.

Ketua Komisi Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa para anggota memiliki perbedaan pendapat terkait metode pengangkatan Kapolri.

Komisi Percepatan Reformasi Polri telah menyusun rekomendasi reformasi kepolisian yang krusial, termasuk revisi regulasi internal dan isu koordinasi lembaga, yang akan segera dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Isu mengenai penempatan Polri di bawah kementerian sempat mencuat dan memicu perdebatan publik belakangan ini.

Keputusan ini perlu dipahami sebagai sikap prinsipil mengenai tata kelola kekuasaan negara, khususnya di bidang keamanan, dalam sistem presidensial.

Kini, yang harus ditekankan adalah penguatan institusi Polri, bukan pada perubahan struktur kelembagaan.

Hasil tersebut merupakan buah dari pembahasan percepatan reformasi Polri. Kapolri diangkat dan diberhentikan langsung oleh presiden.

Habiburokhman memastikan Komisi III DPR akan memaksimalkan pengawasan terhadap Polri berdasarkan Pasal 20A UUD 1945.

Hal ini sebagaimana adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Peraturan Polri (Perpol).

Laporan hasil kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Selasa (5/5) sore.

Kabar itu disampaikan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Jimly Asshiddiqie usai bertemu presiden.

Ia memastikan seluruh proses perumusan rekomendasi untuk pembenahan institusi kepolisian telah selesai dilakukan.

Menurut dia, Polri memiliki posisi kunci dalam sistem peradilan pidana sebagai pintu masuk utama proses penegakan hukum.

Peneliti BRIN Syafuan Rozi menyoroti budaya hukum masyarakat sebagai faktor kunci yang memengaruhi tingkat kepercayaan kepolisian. Artikel ini juga membahas peran aktif Polri menjaga stabilitas saat Ramadhan.

Pakar hukum Kepolisian menegaskan kedudukan Polri di bawah Presiden adalah yang paling tepat, sesuai hukum tata negara, dan menolak wacana penempatan di bawah kementerian.

Soal pembahasan Reformasi Polri, Yusril mendiskusikan hal itu dengan Menteri Kehakiman Jepang, Hiraguchi Hiroshi.

Transformasi tersebut meliputi moral, kemanusiaan, keterbukaan, serta peningkatan pelayanan publik.

Pada 8 tuntutan jangka panjang yang berfokus pada reformasi sistemik itu ternyata adanya reformasi kepolisian untuk meningkatkan profesionalisme dan humanisme.

Presiden Prabowo Subianto melantik Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian di Istana.