Tim Komite Reformasi Polri

Komisi juga mengusulkan revisi Undang-Undang Polri yang akan ditindaklanjuti melalui berbagai regulasi turunan serta reformasi internal.

Prabowo menjelaskan bahwa komisi ini dibentuk untuk mengkaji kekurangan dan kelebihan institusi Polri.

Pelantikan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komite Percepatan Reformasi Polri.

Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan membenarkan dirinya akan dilantik menjadi anggota Komite Reformasi Polri.

Presiden Prabowo Subianto sudah mengantongi 9 nama Anggota Komite Reformasi Polri.

Mantan Menkopolhukam, Mahfud MD, menyatakan bahwa dirinya belum mendapatkan informasi terbaru mengenai pembentukan Komite Reformasi Polri.

Prasetyo menjelaskan, sembilan anggota Komite Reformasi Polri berasal dari berbagai latar belakang.

Ada sembilan orang yang bakal mengisi Komite Reformasi Polri.

Ketua DPR Puan Maharani menegaskan pentingnya transformasi Polri dilakukan secara menyeluruh, dari internal hingga eksternal.