Sorot
{{caption}}
Prediksi Portugal vs Kroasia: Pertaruhan Terakhir Cristiano Ronaldo dan Luka Modric

{{caption}}
Rusa TMP Kalibata Kabur, Berkeliaran di Jalanan

{{caption}}
Momen Akrab Prabowo dan Jokowi di HUT Bhayangkara ke-80

{{caption}}
Tak Hanya Penyekapan, Taufik Hidayat Terjerat Kasus Kejahatan Lain

{{caption}}
Separuh Jalan Kuansing Rusak, Bupati Malah Terima Suap Mobil Mewah

{{caption}}
Hoaks Seputar Prabowo Subianto Beredar di Media Sosial, Simak Faktanya

Topik Terkait
{{caption}}
Respons Gubernur Dedi Mulyadi Usai Ramai Warga Parung Panjang Minta Tambang Dibuka Lagi

Dalam aksi itu, mereka meminta agar aktivitas tambang yang ditutup oleh Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, kembali dibuka.

{{caption}}
Skema Transisi Disiapkan untuk Pembukaan Kembali Aktivitas Tambang Bogor Usai Ditutup KDM

Pemerintah Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat menyusun skema transisi untuk membuka kembali secara terbatas aktivitas tambang Bogor Barat, setelah sebelumnya ditutup oleh Gubernur Dedi Mulyadi, demi menjaga keseimbangan ekonomi dan lingkungan.

{{caption}}
Hibah Lahan Pengusaha Dorong Efisiensi Anggaran Pembangunan Jalan Tambang Bogor

Komitmen pengusaha tambang untuk menghibahkan lahan di trase Jalan Tambang Bogor membuka peluang efisiensi anggaran daerah, mempercepat pembangunan infrastruktur vital ini.

{{caption}}
VIDEO: Murka Dedi Mulyadi di DPRD Jabar, Hajar Bos-Bos Pengembang Puluhan Tahun Nikmati Tambang Ilegal

Sehingga Demul ingin pajak dari tambang bisa manfaatkan untuk masyarakat.

{{caption}}
VIDEO: Keras Interupsi, Doni PDIP Protes ke Dedi Mulyadi Soal Nasib Korban Tambang

Doni menyampaikan nasib para pegawai perusahaan tambang di Kabupaten Bogor.

{{caption}}
Dedi Mulyadi Ungkap Nasib Jakarta Tergantung Dua Gunung Ini

Ia memberikan contoh, yakni soal kebutuhan air bersih di Jakarta dan sekitarnya yang di antaranya bersumber dari Waduk Jatiluhur.

{{caption}}
Dedi Mulyadi Ungkap Masalah Lingkungan Parah di Jabar: Kalau Tidak Diperbaiki Picu Masalah bagi Jakarta

Dedi Mulyadi alias KDM menyoroti degradasi lingkungan di wilayahnya yang apabila tidak segera diperbaiki, maka akan menimbulkan dampak bagi Banten dan Jakarta.

{{caption}}
Dedi Mulyadi Libatkan Pakar IPB Atasi Polemik Alih Fungsi Lahan di Jawa Barat

Dedi Mulyadi mengatakan, surat yang baru akan dikirim pada Senin mendatang ke pakar dari IPB untuk menghitung kerugian akibat dampak dari alih fungsi lahan.

{{caption}}
Dedi Mulyadi Ingatkan Jangan Palak THR ke Pabrik: Perusahaan Sudah Bayar Pajak, Jangan Dipajakin Lagi!

“Menjelang Idul Fitri ini saya tidak mau ada surat yang dibuat oleh desa atau siapapun, datang ke pabrik minta THR," kata Dedi.

{{caption}}
Dedi Mulyadi Tak Takut Sikat Tambang Ilegal di Jabar: Jangan Jadi Pemimpin Kalau Penuh Rasa Takut, di Rumah Saja

Dia mengaku, sudah menemukan cara untuk membasmi tambang ilegal.

{{caption}}
VIDEO: Skakmat Gita di Debat, Dedi Blak-blakan Singgung Penyiksaan Warga Parung Oleh Tambang

Dedi Mulyadi menyoroti penderitaan masyarakat Parung, Kabupaten Bogor yang tersiksa akibat debu dan jalan rusak akibat aktivitas tambang

{{caption}}
Tanggung Jawab Orang Tua Tawuran di Luar Sekolah, Gubernur Dedi Mulyadi Tegas Bersuara

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan tanggung jawab orang tua atas insiden tawuran di luar jam sekolah, menyusul kasus pelajar meninggal dunia di Bandung. Penegasan ini menyoroti pentingnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak di luar lingk

{{caption}}
DPRD Jabar Ingatkan Pinjaman Daerah Jawa Barat Rp2 Triliun Jangan Bebani Gubernur Berikutnya

Rencana Pinjaman Daerah Jawa Barat senilai Rp2 triliun ke Bank BJB menuai sorotan DPRD. Pemerintah Provinsi Jawa Barat diminta menghitung cermat agar tidak membebani kepemimpinan gubernur berikutnya.

{{caption}}
Gubernur Jabar Pastikan Bantu Pemulangan Korban Dugaan Praktik Pengantin Pesanan

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah cepat untuk membantu pemulangan Vina, warga Cirebon, yang diduga menjadi korban praktik 'pengantin pesanan' di China, menyusul laporan penjualan orang berkedok pernikahan yang meresahkan.

{{caption}}
KDM Soal Relokasi Longsor Cisarua Bandung: Tunggu Evakuasi Jenazah Rampung

Pihaknya masih menunggu pengangkatan jenazah hingga selesai.

{{caption}}
Wapres Gibran Minta Pemda Usut Tuntas Alih Fungsi Lahan Pemicu Longsor Cisarua

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendesak pemerintah daerah mengusut tuntas alih fungsi lahan di Cisarua, Bandung Barat, yang diduga menjadi penyebab longsor. Ini menjadi perhatian serius Wapres Gibran Alih Fungsi Lahan Cisarua.

{{caption}}
Dedi Mulyadi Ikut Evakuasi Jenazah Korban Longsor di Cisarua Bandung Barat

Proses tersebut dilakukan bersama warga serta petugas gabungan. Setelah lebih dari satu jam, korban yang tertimbun tersebut berhasil dievakuasi.

{{caption}}
150 Buruh Terancam PHK Imbas Kuota Produksi Tambang Dipangkas

Selain sektor pertambangan, ancaman PHK terhadap puluhan ribu buruh akibat kenaikan harga gas industri.

{{caption}}
Jepang Kirim Delegasi ke Greenland Kaji Potensi Tambang Logam Tanah Jarang Strategis

Jepang serius jajaki potensi tambang logam tanah jarang di Greenland. Langkah strategis ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada China dan mengamankan pasokan mineral penting.

{{caption}}
Pemprov Jateng Gandeng KPK Benahi Tata Kelola Tambang Galian C dari Hulu ke Hilir

Tata kelola tambang harus dibenahi agar tidak menimbulkan persoalan hukum, lingkungan, maupun potensi kehilangan pendapatan daerah.

{{caption}}
Menteri Bahlil: Skema Bagi Hasil Migas untuk Tambang Batal

Bahlil menekankan bahwa skema kontrak di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) tidak mengalami perubahan sama sekali.

{{caption}}
Pengamat Sebut Ekspor Satu Pintu Lewat Danantara Bisa Pengaruhi Pasar Keuangan RI

Kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif di kalangan investor apabila tidak diimplementasikan secara transparan dan sesuai mekanisme pasar.

{{caption}}
Bupati Rudy Buka Suara Soal Kabar Bogor Keluar Provinsi Jawa Barat Buntut Penutupan Tambang di Parungpanjang

Pemerintah Kabupaten Bogor tetap mengikuti arahan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai kewenangan masing-masing.