Integritas Polri

Bidpropam Polda Sulteng menghadirkan Layanan Pengaduan Digital berbasis QR Code, sebuah inovasi penting untuk meningkatkan transparansi dan mempermudah masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran anggota Polri secara aman dan cepat.

Direktur Reserse Narkoba Polda NTT Kombes Pol Ardiyanto Tedjo Baskoro dinonaktifkan dari jabatannya menyusul dugaan pemerasan terhadap dua tersangka kasus peredaran obat terlarang jenis poppers, membuat publik penasaran akan kelanjutan kasus ini.

Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H Siregar menegaskan Propam Polda Jambi harus adaptif, humanis, dan profesional dalam menjalankan tugas pengawasan internal, demi mewujudkan Polri yang Presisi dan berintegritas.

Kapolres Bengkayang AKBP Syahirul Awab menunjukkan komitmen kuat dengan menegaskan sanksi tegas bagi anggota Polri yang terlibat narkoba atau judi online, demi menjaga integritas institusi dan kepercayaan publik.

Bidpropam Polda Kepri sukses meraih tujuh penghargaan prestisius dari Divisi Propam Mabes Polri, menegaskan komitmen mereka dalam menjaga profesionalisme dan integritas pelayanan.

Polda Kalbar tindak tegas seorang anggota berinisial MA yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu, menunjukkan komitmen kuat dalam membersihkan institusi dari oknum narkoba.

Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono menekankan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dan Lalu Lintas sebagai garda terdepan Pelayanan Publik Polri, menegaskan pentingnya integritas dan komunikasi santun untuk membangun kepercayaan.

Polres Sumenep intensifkan pencegahan narkoba di kalangan personelnya melalui tes urine dadakan, menegaskan komitmen institusi untuk bersih dari obat terlarang.

Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menganugerahkan kenaikan pangkat kepada 1.000 personel Polri Kalsel berdedikasi tinggi, menegaskan pentingnya peningkatan kualitas kinerja dan tanggung jawab.

Anggota Komisi III DPR RI mendesak Propam Polri untuk memperketat pengawasan internal. Langkah ini krusial untuk mengembalikan kepercayaan publik yang mulai meragukan institusi akibat kasus oknum.