GIC Sebut Kepercayaan Publik Polri Aset Tak Ternilai bagi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Koordinator Gerakan Indonesia Cerah (GIC), Febri Wahyuni Sabran, menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang dipercaya masyarakat adalah aset tak ternilai bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Pernyataan ini disampaikan Febri di Jakarta pada hari Minggu, menyoroti pentingnya dukungan institusi keamanan di tengah transisi pemerintahan.

Menurut Febri, Polri yang dipandang positif oleh mayoritas publik dapat berfungsi sebagai perekat sosial yang efektif. Hal ini sangat krusial di tengah dinamika politik yang sering diwarnai ketegangan dan perbedaan pendapat tajam antar kelompok masyarakat.

Pernyataan Febri merespons hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 82,4 persen. Survei tersebut juga mencatat 80,6 persen responden menilai kinerja Polri mengalami peningkatan signifikan.

Peningkatan kepercayaan publik ini, menurut Febri, merupakan modal sosial berharga yang harus terus dijaga, diperkuat, dan dikonsolidasikan oleh Polri. Institusi ini berperan sebagai jembatan penting antara aparat keamanan negara dan masyarakat yang dilayaninya.

Dalam konteks Indonesia yang sedang menjalani transisi pemerintahan dan menghadapi berbagai tantangan sosial-politik, peran Polri menjadi semakin krusial. Polri diharapkan mampu menjadi stabilisator, pelindung demokrasi, dan mitra masyarakat yang tidak tergantikan.

Perbaikan kinerja Polri adalah sinyal positif yang mengindikasikan bahwa Korps Bhayangkara telah berhasil menempuh jalan reformasi diri. Reformasi ini dinilai nyata dan terukur di hadapan publik, menghasilkan dampak positif yang dirasakan luas.

Tingginya angka kepercayaan publik terhadap Polri juga memberikan legitimasi sosial yang kuat bagi institusi ini dalam menjalankan fungsinya. Legitimasi ini bukan sesuatu yang instan, melainkan hasil dari proses reformasi yang konsisten dan bermanfaat bagi masyarakat.

Febri Wahyuni Sabran menegaskan bahwa capaian ini memiliki relevansi konkret bagi masyarakat sipil. Keberhasilan reformasi Polri dalam persepsi publik membuka peluang lebih luas untuk penguatan kerja sama antara kepolisian dan masyarakat.

Kerja sama ini penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan secara menyeluruh, di mana kepercayaan merupakan modal sosial paling berharga. Relasi antara aparat keamanan dan komunitas yang dilayani sangat bergantung pada tingkat kepercayaan ini.

Di bawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit, Polri disebut sebagai tulang punggung dalam menjaga stabilitas masyarakat dan negara. Febri optimistis bahwa Polri telah membuktikan diri sebagai institusi yang mampu menjaga stabilitas secara berkelanjutan.

Konsep PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) telah menjadi cetak biru utama reformasi internal Polri. Kerangka konseptual ini dirancang untuk mentransformasi Polri dari institusi reaktif menjadi proaktif, serta dari tertutup menjadi transparan.

Konsep PRESISI juga bertujuan mengubah Polri dari sekadar menegakkan aturan menjadi menegakkan keadilan secara substansial. Ini mencerminkan upaya serius Polri untuk beradaptasi dengan tuntutan dan harapan masyarakat modern.

Capaian survei Litbang Kompas menjadi validasi empiris bahwa konsep PRESISI tidak hanya berhenti pada tataran gagasan. Survei ini membuktikan bahwa reformasi tersebut telah menghasilkan perubahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat luas.

Pandangan Febri mencerminkan harapan masyarakat sipil terhadap Polri sebagai mitra strategis, bukan sekadar otoritas represif. Ketika kepercayaan publik terbentuk secara organik melalui reformasi nyata, potensi kerja sama dalam menjaga stabilitas nasional akan jauh lebih besar.

Kerja sama yang bermakna ini akan memberikan manfaat signifikan bagi semua pihak yang berkepentingan. Ini menunjukkan bahwa sinergi antara kepolisian dan masyarakat adalah kunci utama dalam membangun keamanan dan ketertiban yang berkelanjutan.

Sumber: AntaraNews