Ahmad Dofiri: Ke Depan Penanganan Unjuk Rasa oleh Polisi Bukan Pengamanan Tapi Pelayanan

Polisi diminta melayani bukan mengamankan demonstrasi. Hal itu disampaikan Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), Jenderal Pol (purn) Ahmad Dofiri.

Unjuk rasa merupakan aktivitas yang tidak dilarang. Namun, jika aksi tersebut sudah mengarah kepada tindakan pelanggaran hukum, maka akan ditindak.

Proses Reformasi Polri menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas nasional. Bagaimana institusi besar ini bisa bertransformasi tanpa memicu kegaduhan politik dan tetap berpegang pada konstitusi?

Anam menegaskan bahwa simulasi tersebut memberi gambaran jelas mengenai arah desain penanganan unjuk rasa yang sedang dirumuskan Polri.

Hadirnya kepolisian dari luar tersebut untuk menjadi pembicara dalam menangani aksi unjuk rasa.

Wakapolri memaparkan perkembangan program reformasi internal Polri.

Komjen Dedi ungkap permintaan tersebut disinggung saat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beraudiensi dengan masyarakat sipil dan gerakan nurani bangsa.

"Kita akan mengubah bagaimana perubahan penanganan unjuk rasa yang betul-betul soft approach, melayani dan menjunjung tinggi hak asasi manusia."

Pada 8 tuntutan jangka panjang yang berfokus pada reformasi sistemik itu ternyata adanya reformasi kepolisian untuk meningkatkan profesionalisme dan humanisme.

Polri terbuka dengan evaluasi dan masukan untuk institusi kepolisian.

Menurut Kompolnas, gagasan ini lahir dari niat kuat untuk memperbaiki institusi Polri.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Suheri menekankan kembali penggunaan gas air mata saat pengamanan aksi buruh di depan Gedung DPR/MPR RI.

Ia menilai masih adanya persepsi negatif terkait proses penerimaan anggota Polri, termasuk dugaan praktik tidak transparan.

Mahfud menggambarkan suasana pertemuan tersebut berlangsung santai dan penuh keakraban.

Menurutnya, orientasi utama Polri adalah pelayanan kepada masyarakat, bukan pendekatan ala militer.

Laporan hasil kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Selasa (5/5) sore.

Komisi juga mengusulkan revisi Undang-Undang Polri yang akan ditindaklanjuti melalui berbagai regulasi turunan serta reformasi internal.

Ia memastikan seluruh proses perumusan rekomendasi untuk pembenahan institusi kepolisian telah selesai dilakukan.

Dari pengungkapan tersebut, kepolisian mengamankan barang bukti berupa 137.005 lembar uang rupiah palsu dan 17.267 lembar uang dolar palsu.

Pemusnahan uang palsu dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi masyarakat dari peredaran uang ilegal.

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba jenis etomidate dan sabu di wilayah Tangerang, Banten, menangkap satu tersangka berinisial S.

Seragam personel ini diharapkan dapat disiapkan untuk personel yang memiliki tugas di daerah rawan konflik atau memiliki potensi kerusuhan.

Hal tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri kegiatan pembukaan rapat kerja teknis Staf Logistik Polri di Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (12/5).

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi telah menetapkan satu orang sebagai tersangka dan masih mendalami kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat.