Ahmad Dofiri: Ke Depan Penanganan Unjuk Rasa oleh Polisi Bukan Pengamanan Tapi Pelayanan

Polisi diminta melayani bukan mengamankan demonstrasi. Hal itu disampaikan Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), Jenderal Pol (purn) Ahmad Dofiri.

Unjuk rasa merupakan aktivitas yang tidak dilarang. Namun, jika aksi tersebut sudah mengarah kepada tindakan pelanggaran hukum, maka akan ditindak.

Proses Reformasi Polri menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas nasional. Bagaimana institusi besar ini bisa bertransformasi tanpa memicu kegaduhan politik dan tetap berpegang pada konstitusi?

Anam menegaskan bahwa simulasi tersebut memberi gambaran jelas mengenai arah desain penanganan unjuk rasa yang sedang dirumuskan Polri.

Hadirnya kepolisian dari luar tersebut untuk menjadi pembicara dalam menangani aksi unjuk rasa.

Wakapolri memaparkan perkembangan program reformasi internal Polri.

Komjen Dedi ungkap permintaan tersebut disinggung saat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beraudiensi dengan masyarakat sipil dan gerakan nurani bangsa.

"Kita akan mengubah bagaimana perubahan penanganan unjuk rasa yang betul-betul soft approach, melayani dan menjunjung tinggi hak asasi manusia."

Pada 8 tuntutan jangka panjang yang berfokus pada reformasi sistemik itu ternyata adanya reformasi kepolisian untuk meningkatkan profesionalisme dan humanisme.

Polri terbuka dengan evaluasi dan masukan untuk institusi kepolisian.

Menurut Kompolnas, gagasan ini lahir dari niat kuat untuk memperbaiki institusi Polri.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Suheri menekankan kembali penggunaan gas air mata saat pengamanan aksi buruh di depan Gedung DPR/MPR RI.

Ia menilai masih adanya persepsi negatif terkait proses penerimaan anggota Polri, termasuk dugaan praktik tidak transparan.

Mahfud menggambarkan suasana pertemuan tersebut berlangsung santai dan penuh keakraban.

Menurutnya, orientasi utama Polri adalah pelayanan kepada masyarakat, bukan pendekatan ala militer.

Laporan hasil kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Selasa (5/5) sore.

Komisi juga mengusulkan revisi Undang-Undang Polri yang akan ditindaklanjuti melalui berbagai regulasi turunan serta reformasi internal.

Ia memastikan seluruh proses perumusan rekomendasi untuk pembenahan institusi kepolisian telah selesai dilakukan.

Gus Falah mengapresiasi berbagai langkah Polri dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Prabowo menegaskan bahwa hukum seharusnya mendukung keadilan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Dedi menyebut institusi penegak hukum itu terus melakukan pembenahan dan menunjukkan upaya perbaikan dalam meningkatkan pelayanan kepada publik.

Dia mengingatkan bahwa perlengkapan yang digunakan oleh Polri saat menjalankan tugasnya berasal dari dana yang dibiayai oleh masyarakat.

Taufiq Effendi berhasil meraih penghargaan pada perayaan HUT ke-80 Polri, sebuah prestasi yang membanggakan dan menunjukkan dedikasinya.

Kabag Ops Kortastipidkor Polri Kombes Ahmad Yusuf mengatakan, penyidikan menemukan adanya dugaan penyimpangan.