Polisi Harusnya Melayani Unjuk Rasa, Bukan Mengamankan

Menurut Dofiri, pola lama penanganan demonstrasi lebih menitikberatkan pada pengendalian massa dengan pengerahan kekuatan secara berlapis.

Ketua Tim Reformasi Polri Prof. Jimly Asshiddiqie mengatakan, jumlah itu terlalu besar sehingga komisi meminta Kapolri melakukan evaluasi.

Anam menegaskan bahwa simulasi tersebut memberi gambaran jelas mengenai arah desain penanganan unjuk rasa yang sedang dirumuskan Polri.

Hadirnya kepolisian dari luar tersebut untuk menjadi pembicara dalam menangani aksi unjuk rasa.

Komjen Dedi ungkap permintaan tersebut disinggung saat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beraudiensi dengan masyarakat sipil dan gerakan nurani bangsa.

"Kita akan mengubah bagaimana perubahan penanganan unjuk rasa yang betul-betul soft approach, melayani dan menjunjung tinggi hak asasi manusia."

Pada 8 tuntutan jangka panjang yang berfokus pada reformasi sistemik itu ternyata adanya reformasi kepolisian untuk meningkatkan profesionalisme dan humanisme.

Polri terbuka dengan evaluasi dan masukan untuk institusi kepolisian.

Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan Penanganan Demo harus menjunjung tinggi HAM dan keadilan restoratif, bukan kekerasan berlebihan. Simak selengkapnya!

Menurut dia, para anggota Polri tersebut telah membela negara dan rakyat serta menghadapi tindakan anarkis.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Suheri menekankan kembali penggunaan gas air mata saat pengamanan aksi buruh di depan Gedung DPR/MPR RI.

Aksi tersebut rencananya akan menyoroti berbagai isu ketenagakerjaan, termasuk penolakan terhadap sistem outsourcing.

Hingga saat ini sudah lebih dari 18 korban yang melaporkan kasus tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).

Tim gabungan berhasil mengamankan delapan pemuda yang diduga hendak terlibat tawuran di Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur, dalam upaya mencegah penangkapan tawuran Jakarta Timur dan kenakalan remaja.

Aksi kekerasan tersebut diduga dipicu motif dendam yang sebelumnya tersimpan terhadap korban.

Kasus tersebut diduga merugikan sejumlah nasabah pensiunan dan kini menjadi perhatian karena menyangkut perlindungan hak kelompok lanjut usia.

Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang resmi menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang.

Ia juga menyampaikan keluhan dan keresahan atas kondisi yang dinilai telah mengganggu kenyamanan warga.

Aturan jenjang karier ini menjadi dasar dalam mempersiapkan anggota Polri yang pantas untuk menjadi pimpinan, baik di tingkat Polda, Mabes Polri, hingga Kapolri

Komisi Reformasi melaporkan hasil kerja serta rekomendasi di tubuh Polri kepada Presiden Prabowo.

Komisi Reformasi Polri menilai keberadaan Kementerian Keamanan lebih banyak kerugiannya dibandingkan manfaatnya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan akan menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi Reformasi Polri.

Revisi puluhan aturan tersebut ditargetkan rampung pada 2029.

Mereka melaporkan hasil kerja serta rekomendasi reformasi untuk perbaikan Polri yang sebelumnya telah disampaikan ke DPR RI.