Komisi Reformasi Polri Tak Setuju Bentuk Kementerian Keamanan: Lebih Banyak Mudarat

Aturan jenjang karier ini menjadi dasar dalam mempersiapkan anggota Polri yang pantas untuk menjadi pimpinan, baik di tingkat Polda, Mabes Polri, hingga Kapolri

Laporan hasil kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Selasa (5/5) sore.

Komisi juga mengusulkan revisi Undang-Undang Polri yang akan ditindaklanjuti melalui berbagai regulasi turunan serta reformasi internal.

Komisi Reformasi melaporkan capaian, evaluasi, serta sejumlah rekomendasi strategis sejak resmi dibentuk Presiden Prabowo November 2025 lalu.

Kabar itu disampaikan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Jimly Asshiddiqie usai bertemu presiden.

Ketua Komisi Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa para anggota memiliki perbedaan pendapat terkait metode pengangkatan Kapolri.

Isu mengenai penempatan Polri di bawah kementerian sempat mencuat dan memicu perdebatan publik belakangan ini.

Pengamat kepolisian dan DPR menegaskan Kedudukan Polri di Bawah Presiden adalah amanat reformasi dan sesuai konstitusi. Wacana penempatan di bawah kementerian dinilai cacat hukum dan berpotensi menghambat kinerja.

Kini, yang harus ditekankan adalah penguatan institusi Polri, bukan pada perubahan struktur kelembagaan.

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyatakan dukungan penuh terhadap sikap Kapolri menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian, demi menjaga Independensi Polri dan stabilitas keamanan nasional.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan penolakannya atas wacana Polri di bawah kementerian dan menyebut lebih memilih dicopot atau menjadi petani.

Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra membeberkan gagasan kontroversial terkait Reformasi Polri, termasuk kemungkinan penempatan Polri di bawah kementerian. Bagaimana nasib struktur kepolisian?

Polisi diminta melayani bukan mengamankan demonstrasi. Hal itu disampaikan Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), Jenderal Pol (purn) Ahmad Dofiri.

Komisi Reformasi melaporkan hasil kerja serta rekomendasi di tubuh Polri kepada Presiden Prabowo.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan akan menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi Reformasi Polri.

Revisi puluhan aturan tersebut ditargetkan rampung pada 2029.

Mereka melaporkan hasil kerja serta rekomendasi reformasi untuk perbaikan Polri yang sebelumnya telah disampaikan ke DPR RI.

Komisi Percepatan Reformasi Polri telah menyusun rekomendasi reformasi kepolisian yang krusial, termasuk revisi regulasi internal dan isu koordinasi lembaga, yang akan segera dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Program MBG perlu diadakan mengingat masyarakat di daerah masih ada yang kekurangan gizi.

Prabowo menegaskan dirinya selalu terbuka terhadap kritik. Sebab dalam demokrasi, kritik bukan hanya sehat, tetapi juga penting.

Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai Geopolitik Soekarno sangat relevan diterapkan di kancah global saat ini.

Prabowo menilai bahwa saat ini merupakan momentum yang tepat bagi Indonesia untuk mulai mengarahkan pembangunan menuju kemandirian nasional.

Dalam budaya Indonesia, kerja sama lebih diutamakan daripada fragmentasi politik, kerendahan hati lebih dihargai daripada permusuhan politik.

Karena itu, pemerintah memilih fokus pada kebijakan yang dampaknya dapat langsung dirasakan rakyat, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG).