PDIP Dorong Prabowo Terapkan Geopolitik Soekarno Hadapi Krisis Global

Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai Geopolitik Soekarno sangat relevan diterapkan di kancah global saat ini.

Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memaparkan pentingnya pemikiran geopolitik proklamator RI, Ir. Soekarno (Bung Karno), sebagai instrumen penting bagi arah diplomasi luar negeri dan pertahanan Indonesia saat ini.

Dia menilai, kerangka berpikir atau Siklus Geopolitik Soekarno sangat relevan jika Presiden Prabowo Subianto ingin memosisikan Indonesia sebagai fasilitator perdamaian (peace facilitator) di kancah global, khususnya dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah.

"Kalau Presiden Prabowo berkehendak menjadikan Indonesia sebagai peace facilitator untuk masalah Timur Tengah, ini (Siklus Geopolitik Soekarno) bisa dipakai," ujar Hasto di hadapan civitas akademika UBK dalam kuliah umum bertajuk ‘Pemikiran Geopolitik Bung Karno, dalam rangka Ulang Tahun Universitas Bung Karno ke-27’, di Aula Ir. Soekarno, UBK, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Merumuskan Kepentingan Nasional yang Jelas

Dosen Tetap Universitas Bung Karno (UBK) itu memaparkan, pemikiran geopolitik Bung Karno tidak bergerak secara acak, melainkan melalui sebuah siklus yang sistematis. Siklus ini dapat digunakan untuk menghadapi berbagai dinamika geopolitik kawasan maupun global secara terukur.

Pertama, siklus dimulai dengan merumuskan kepentingan nasional (national interest) yang jelas.

Kedua, melangkah ke arah keterlibatan global (global involvement) dengan membangun hukum internasional baru melalui pendekatan diplomasi luar negeri dan kerja sama internasional.

Ketiga, memperkuat aspek tersebut dengan diplomasi pertahanan guna membangun kekuatan penangkal (deterrent effect) yang efektif.

"Siklus ini terus berputar. Kita menciptakan hukum internasional dengan pendekatan diplomasi kita, membangun kerja sama internasional, hingga akhirnya diplomasi pertahanan strategis memperkuat postur pertahanan kita," jelas Hasto.

Konferensi Internasional Baru

Menurut Hasto, pendekatan berbasis keilmuan geopolitik ini tidak hanya dapat diterapkan di Timur Tengah, tetapi juga dalam membantu meredakan konflik di Semenanjung Korea (Korea Utara dan Korea Selatan) serta ketegangan di Selat Taiwan.

Ia mencontohkan bagaimana keterlibatan aktif Indonesia dalam meredakan ketegangan internasional harus tetap berlandaskan pada kepentingan nasional (national interest).

"Kita mau menyelesaikan konflik di Semenanjung Korea, kita bisa menggunakan siklus ini. Melalui langkah diplomasi tersebut, kepentingan nasional kita juga diuntungkan. Misalnya, dari Korea Selatan kita bisa mendapat berbagai transfer teknologi untuk mempercepat industri kita, sementara dari Korea Utara kita bisa membangun pemahaman strategis," paparnya.

Lebih lanjut, Hasto menyarankan agar Presiden Prabowo mengambil inisiatif menggelar sebuah konferensi internasional baru yang terencana secara detail, seperti halnya Bung Karno mempersiapkan Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 silam.

Konferensi ini, menurutnya, bisa menjadi semacam "KAA Plus" atau gerakan baru yang diinisiasi langsung oleh Indonesia guna memediasi ketegangan di Timur Tengah.



Detail Teknis yang Matang

Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan diplomasi era Bung Karno didukung oleh detail teknis yang matang, atau yang disebutnya sebagai the art of diplomacy.

"Bagaimana konferensi tersebut direncanakan secara detail. Bung Karno dulu merencanakan KAA dengan sangat matang, melibatkan semua elemen termasuk mahasiswa untuk melayani delegasi dengan hormat. Itu adalah bagian dari the art of diplomacy kita," ucap Hasto.

Langkah ini dinilai penting agar setiap delegasi yang hadir merasa dihormati, sehingga kesepakatan-kesepakatan perdamaian yang dihasilkan memiliki legitimasi kuat yang diakui dunia internasional.

Lebih jauh, Hasto menekankan pentingnya bagi perguruan tinggi seperti UBK untuk terus menghidupkan kembali pemikiran-pemikiran para pendiri bangsa (founding fathers).

Ia menyayangkan kecenderungan beberapa dekade terakhir di mana pemikiran-pemikiran strategis Bung Karno sempat dikesampingkan dalam kurikulum pendidikan nasional.

"UBK harus menggelorakan tekad dan semangat untuk menggali kembali seluruh pemikiran para pendiri bangsa di dalam ruang-ruang ilmiah. Kita harus memiliki karakter yang kuat dengan tidak menjauhkan diri dari sejarah dan pemikiran besar para pendiri bangsa kita," Hasto menandasi.

Sebagai informasi, dalam kuliah umum tersebut hadir anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Puti Guntur Soekarno, Romy Soekarno, Once Mekel dan Sofyan Tan. Lalu, Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS) Muhammad Marhaendra Putra serta civitas UBK.