PDIP Tegaskan Kembali Prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia
DPP PDIP melalui Sekjen Hasto Kristiyanto menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif, terutama menyikapi dinamika geopolitik di Timur Tengah.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap prinsip politik luar negeri bebas aktif. Penegasan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, pada Minggu (29/3).
Pernyataan tersebut disampaikan di Blitar, Jawa Timur, saat Hasto melakukan ziarah ke makam Proklamator RI, Bung Karno. Konteks penegasan ini adalah menyikapi kondisi politik yang terjadi di kawasan Timur Tengah.
PDIP menekankan bahwa prinsip ini adalah amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Ini merupakan fondasi yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa untuk kemerdekaan Indonesia.
Fondasi Sejarah Politik Bebas Aktif
Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa para pendiri bangsa, khususnya Bung Karno dan Bung Hatta, telah meletakkan fondasi kuat bagi politik luar negeri Indonesia. Kemerdekaan Indonesia disebut sebagai spirit pembebasan bagi bangsa-bangsa terjajah di Asia dan Afrika.
Prinsip ini menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa yang harus diperjuangkan dan tidak boleh diingkari. Tidak ada negara adidaya yang boleh mengingkari kemerdekaan suatu negara berdaulat melalui tindakan agresif.
Menurut PDIP, inilah esensi dari prinsip politik luar negeri bebas aktif. Pemerintah Republik Indonesia harus berdiri kokoh terhadap amanat Pembukaan UUD 1945.
Dialog Pemimpin dan Sikap PDIP
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, sebelumnya telah mengadakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu topik bahasan penting dalam pertemuan tersebut adalah isu bangsa dan masalah geopolitik.
Hasil pembahasan menekankan pentingnya bagi para pemimpin bangsa untuk senantiasa berdialog. Hasto juga menambahkan bahwa Megawati berbagi pengalaman dengan Presiden Prabowo terkait isu-isu strategis.
PDIP memiliki saran yang lebih tegas mengenai sikap politik luar negeri Indonesia. Hal ini menunjukkan konsistensi partai dalam mengawal arah kebijakan luar negeri negara.
Megawati juga sempat diundang untuk bertemu dengan para pemimpin bangsa lain, namun Presiden Prabowo saat itu memiliki agenda di luar daerah.
Amanat Konstitusi dan Persaudaraan Dunia
Kemerdekaan Indonesia, menurut Hasto, ditujukan untuk membangun persaudaraan dunia. Sebagai bangsa yang pernah mengalami ketertindasan, spirit kemerdekaan ini harus berlaku untuk seluruh bangsa di dunia.
“Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan,” kata Hasto. Ia menegaskan bahwa prinsip ini harus terus dilanjutkan oleh setiap Presiden Indonesia.
Kepemimpinan Bung Karno yang gigih berjuang bagi kemerdekaan bangsa menjadi suri tauladan. Semangat ini diharapkan dapat terus dilanjutkan dalam kebijakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Megawati Soekarnoputri beserta keluarga dan petinggi partai juga berziarah ke makam Bung Karno di Blitar, membaca doa bersama dan menabur bunga.
Sumber: AntaraNews