Penguatan Polri Dinilai Lebih Prioritas Dibanding Perubahan Struktur Kelembagaan

Seluruh Fraksi menyatakan setuju revisi UU Polri menjadi usul inisiatif DPR.

Komisi Reformasi melaporkan capaian, evaluasi, serta sejumlah rekomendasi strategis sejak resmi dibentuk Presiden Prabowo November 2025 lalu.

Pakar hukum Kepolisian menegaskan kedudukan Polri di bawah Presiden adalah yang paling tepat, sesuai hukum tata negara, dan menolak wacana penempatan di bawah kementerian.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan bahwa posisi Polri di bawah presiden adalah hasil pertimbangan matang, menanggapi wacana penempatan Polri di bawah kementerian dan menekankan pentingnya tata kelola yang baik.

Pemuda Muhammadiyah secara tegas menyatakan dukungan agar Polri tetap berada di bawah Presiden, menekankan pentingnya menjaga stabilitas sistem pemerintahan dan supremasi sipil.

Pengamat politik Boni Hargens menilai struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang langsung di bawah presiden krusial untuk integritas institusional, mencegah politisasi, dan menjamin respons cepat dalam penegakan hukum nasional.

Keputusan ini perlu dipahami sebagai sikap prinsipil mengenai tata kelola kekuasaan negara, khususnya di bidang keamanan, dalam sistem presidensial.

Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan menegaskan kedudukan Polri di bawah Presiden bukan berarti tanpa batas. Profesionalisme dan kontrol menjadi kunci utama untuk Polri yang Presisi dan bermanfaat bagi masyarakat.

Reformasi yang telah berjalan lebih dari dua dekade telah menempatkan sejumlah institusi strategis negara langsung di bawah Presiden.

Pengamat kepolisian dan DPR menegaskan Kedudukan Polri di Bawah Presiden adalah amanat reformasi dan sesuai konstitusi. Wacana penempatan di bawah kementerian dinilai cacat hukum dan berpotensi menghambat kinerja.

Posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden sudah tepat dan membawa manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam menjaga keamanan, ketertiban.

Ketua Umum DPP PUI Raizal Arifin menegaskan penguatan Polri secara substantif lebih mendesak dibanding perubahan struktur kelembagaan, demi menjaga profesionalisme dan independensi. Simak pandangan lengkap PUI.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho menyampaikan apresiasi atas dukungan masyarakat terhadap posisi Polri yang tetap di bawah Presiden, menegaskan komitmen loyalitas demi stabilitas dan pembangunan bangsa.

Perhimpunan Pemuda Hindu (Peradah) Indonesia menilai kedudukan Polri di bawah Presiden paling ideal, menjaga stabilitas dan efektivitas penegakan hukum. Wacana penempatan di bawah kementerian dinilai melemahkan.

Hasil tersebut merupakan buah dari pembahasan percepatan reformasi Polri. Kapolri diangkat dan diberhentikan langsung oleh presiden.

Habiburokhman memastikan Komisi III DPR akan memaksimalkan pengawasan terhadap Polri berdasarkan Pasal 20A UUD 1945.

Massa aksi membubarkan diri setelah menyampaikan pernyataan sikap dan ultimatum kepada DPR RI.

Sebanyak 15 perwakilan mahasiswa peserta aksi di kawasan Patung Kuda diterima Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden.

Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah tuntutan terkait kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, hingga isu dwifungsi TNI dan Polri.

Keinginan pribadi Purbaya itu terungkap saat acara penyerahan hasil pemulihan aset negara.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah industri teknologi tinggi yang terus berkembang di Jerman.

BEM SI Kerakyatan Jakarta membawa karangan bunga bernada satire untuk Prabowo-Gibran dan DPR saat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI.