Pemuda Muhammadiyah Tegaskan Dukungan Polri di Bawah Presiden: Jaga Stabilitas dan Supremasi Sipil

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar A Tawalla, menegaskan bahwa organisasinya mendukung penuh keputusan Komisi III DPR. Keputusan ini menetapkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah komando Presiden.

Dzulfikar menyatakan bahwa Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda (Kokam) dan Pemuda Muhammadiyah mendukung penempatan Polri di bawah Presiden. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi serta praktik ketatanegaraan pascareformasi yang berlaku.

Pernyataan dukungan ini disampaikan di Jakarta pada Jumat (13/2), dengan menekankan pentingnya menjaga stabilitas sistem pemerintahan. Setiap keputusan yang lahir dari proses konstitusional harus dijaga bersama.

Dalam negara demokrasi, penetapan Polri tetap di bawah Presiden melalui mekanisme parlemen merupakan kanal representasi rakyat yang sah. Dzulfikar menilai bahwa keputusan ini patut dijaga bersama sebagai bagian dari stabilitas sistem pemerintahan.

Penempatan Polri tetap berada di bawah Presiden sejatinya merupakan bagian dari desain reformasi sektor keamanan. Desain ini menegaskan Polri sebagai alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Hal ini juga dalam bingkai supremasi sipil, memastikan bahwa institusi kepolisian tunduk pada kepentingan negara dan kepala negara. Posisi ini dianggap krusial untuk efektivitas kinerja korps Bhayangkara.

Dzulfikar A Tawalla menekankan bahwa wacana penempatan menteri khusus yang membidangi kepolisian berpotensi mengganggu monoloyalitas kepolisian. Polri sebagai alat negara harus tunduk pada kepentingan negara dan kepala negara.

Kondisi tersebut juga dapat berdampak pada penggunaan Polri untuk kepentingan politik praktis oleh menteri yang terafiliasi dengan kekuatan politik tertentu. Situasi ini dapat menempatkan institusi Polri dalam posisi yang dilematis.

Penempatan Polri langsung di bawah Presiden memangkas hambatan administratif yang sering terjadi di level kementerian. Ini juga menjaga independensi Polri agar tidak mudah ditarik ke dalam kepentingan politik tertentu.

Menurut Dzulfikar, penguatan pengawasan melalui mekanisme checks and balances adalah langkah yang lebih tepat. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh DPR maupun melalui penguatan Kompolnas sebagai lembaga kontrol terhadap kinerja institusi.

Dengan demikian, Polri tetap terjaga dalam melaksanakan fungsinya sebagai alat negara dan tidak terganggu oleh kepentingan politik praktis. Ini akan memastikan Polri fokus pada tugas utamanya.

Dzulfikar juga mengingatkan agar seluruh pihak tidak membangun narasi yang cenderung melemahkan posisi institusi Polri secara umum. Kritik terhadap praktik dan kinerja memang bagian dari kontrol demokratis yang sehat.

Namun, delegitimasi kelembagaan secara menyeluruh dapat menggerus kepercayaan publik dan berdampak pada stabilitas sosial. Upaya perbaikan harus dilakukan melalui mekanisme evaluasi, pengawasan, dan reformasi internal yang konstruktif.

Sebagai organisasi kepemudaan dengan jaringan hingga tingkat desa di seluruh Indonesia, Pemuda Muhammadiyah dan Kokam berkomitmen terus mengawal amanat reformasi. Mereka mendorong Polri tetap menjadi polisi masyarakat (community policing).

Polisi masyarakat yang dimaksud adalah kepolisian yang dekat dengan rakyat, humanis, profesional, dan berkeadilan. Cita-cita ini harus terus diperkuat demi terciptanya keamanan dan ketertiban yang merata.

Pemuda Muhammadiyah juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk berhati-hati terhadap narasi yang mengatasnamakan perbaikan bangsa. Narasi tersebut justru berpotensi mendorong langkah yang menyimpang dari semangat reformasi.

Kokam mengapresiasi keterlibatan Polri yang cepat dalam merespons program prioritas nasional. Ini termasuk penanganan bencana, pembangunan, dan totalitas dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta program ketahanan pangan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Sumber: AntaraNews