Tok! DPR Sepakat Polri di Bawah Presiden Langsung

Salah satu pasal yang tertuang dalam RUU Polri yang telah disahkan yakni Pasal 28 soal sikap netral anggota Polri hingga mengisi jabatan di luar struktur Polri.

Ada tujuh substansi dalam revisi UU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri).

Seluruh Fraksi menyatakan setuju revisi UU Polri menjadi usul inisiatif DPR.

Komisi Reformasi melaporkan capaian, evaluasi, serta sejumlah rekomendasi strategis sejak resmi dibentuk Presiden Prabowo November 2025 lalu.

Ketua Komisi Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa para anggota memiliki perbedaan pendapat terkait metode pengangkatan Kapolri.

Komisi Percepatan Reformasi Polri telah menyusun rekomendasi reformasi kepolisian yang krusial, termasuk revisi regulasi internal dan isu koordinasi lembaga, yang akan segera dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Keputusan ini perlu dipahami sebagai sikap prinsipil mengenai tata kelola kekuasaan negara, khususnya di bidang keamanan, dalam sistem presidensial.

Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan menegaskan kedudukan Polri di bawah Presiden bukan berarti tanpa batas. Profesionalisme dan kontrol menjadi kunci utama untuk Polri yang Presisi dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pengamat kepolisian dan DPR menegaskan Kedudukan Polri di Bawah Presiden adalah amanat reformasi dan sesuai konstitusi. Wacana penempatan di bawah kementerian dinilai cacat hukum dan berpotensi menghambat kinerja.

Ketua Umum Forkogakum, Dr. Tasrif M. Saleh, menyoroti 8 Poin Percepatan Reformasi Polri sebagai tantangan bagi institusi kepolisian untuk berbenah dan meningkatkan kinerja di mata masyarakat.

Kini, yang harus ditekankan adalah penguatan institusi Polri, bukan pada perubahan struktur kelembagaan.

Habiburokhman memastikan Komisi III DPR akan memaksimalkan pengawasan terhadap Polri berdasarkan Pasal 20A UUD 1945.

Kepolisian Negara Republik Indonesia berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 325 kilogram metamfetamin di Aceh, menangkap dua tersangka yang diduga terkait sindikat narkoba lintas batas.

Satuan Brimob Polda Jateng sukses memanen delapan ton jagung di Kendal, menegaskan komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penggerebekan tersebut, penyidik mengamankan berbagai barang bukti yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas perjudian daring.

Dia meyakini upaya tersebut akan membuat Indonesia bangkit menjadi lebih baik.

Polri akan menyelaraskan berbagai Peraturan Kapolri (Perkap) agar sesuai dengan ketentuan baru.

Peristiwa bermula sekitar pukul 14.40 WIT ketika seorang pelajar berinisial OPY (16) terjatuh dari tebing pantai dan terseret arus laut yang cukup kuat.

Pakar hukum Kepolisian menegaskan kedudukan Polri di bawah Presiden adalah yang paling tepat, sesuai hukum tata negara, dan menolak wacana penempatan di bawah kementerian.

Pemuda Muhammadiyah secara tegas menyatakan dukungan agar Polri tetap berada di bawah Presiden, menekankan pentingnya menjaga stabilitas sistem pemerintahan dan supremasi sipil.

Pengamat politik Boni Hargens menilai struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang langsung di bawah presiden krusial untuk integritas institusional, mencegah politisasi, dan menjamin respons cepat dalam penegakan hukum nasional.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho menyampaikan apresiasi atas dukungan masyarakat terhadap posisi Polri yang tetap di bawah Presiden, menegaskan komitmen loyalitas demi stabilitas dan pembangunan bangsa.

Reformasi yang telah berjalan lebih dari dua dekade telah menempatkan sejumlah institusi strategis negara langsung di bawah Presiden.

Posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden sudah tepat dan membawa manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam menjaga keamanan, ketertiban.