Tok! DPR Sepakat Polri di Bawah Presiden Langsung

Komisi Reformasi melaporkan capaian, evaluasi, serta sejumlah rekomendasi strategis sejak resmi dibentuk Presiden Prabowo November 2025 lalu.

Ketua Komisi Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa para anggota memiliki perbedaan pendapat terkait metode pengangkatan Kapolri.

Komisi Percepatan Reformasi Polri telah menyusun rekomendasi reformasi kepolisian yang krusial, termasuk revisi regulasi internal dan isu koordinasi lembaga, yang akan segera dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pemuda Muhammadiyah secara tegas menyatakan dukungan agar Polri tetap berada di bawah Presiden, menekankan pentingnya menjaga stabilitas sistem pemerintahan dan supremasi sipil.

Keputusan ini perlu dipahami sebagai sikap prinsipil mengenai tata kelola kekuasaan negara, khususnya di bidang keamanan, dalam sistem presidensial.

Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan menegaskan kedudukan Polri di bawah Presiden bukan berarti tanpa batas. Profesionalisme dan kontrol menjadi kunci utama untuk Polri yang Presisi dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pengamat kepolisian dan DPR menegaskan Kedudukan Polri di Bawah Presiden adalah amanat reformasi dan sesuai konstitusi. Wacana penempatan di bawah kementerian dinilai cacat hukum dan berpotensi menghambat kinerja.

Ketua Umum Forkogakum, Dr. Tasrif M. Saleh, menyoroti 8 Poin Percepatan Reformasi Polri sebagai tantangan bagi institusi kepolisian untuk berbenah dan meningkatkan kinerja di mata masyarakat.

Kini, yang harus ditekankan adalah penguatan institusi Polri, bukan pada perubahan struktur kelembagaan.

Habiburokhman memastikan Komisi III DPR akan memaksimalkan pengawasan terhadap Polri berdasarkan Pasal 20A UUD 1945.

Pesan itu disampaikan Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Golkar, Rikwanto. Pensiunan jenderal polisi ini menegaskan mendukung Polri tetap di bawah presiden.

Proses Reformasi Polri menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas nasional. Bagaimana institusi besar ini bisa bertransformasi tanpa memicu kegaduhan politik dan tetap berpegang pada konstitusi?

Polresta Bulungan mengerahkan 380 personel gabungan untuk mengamankan Kenaikan Yesus Kristus 2026 di gereja-gereja Kabupaten Bulungan, memastikan kelancaran ibadah dan ketenangan jemaat.

Dari pengungkapan tersebut, kepolisian mengamankan barang bukti berupa 137.005 lembar uang rupiah palsu dan 17.267 lembar uang dolar palsu.

Pemusnahan uang palsu dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi masyarakat dari peredaran uang ilegal.

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba jenis etomidate dan sabu di wilayah Tangerang, Banten, menangkap satu tersangka berinisial S.

Seragam personel ini diharapkan dapat disiapkan untuk personel yang memiliki tugas di daerah rawan konflik atau memiliki potensi kerusuhan.

Hal tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri kegiatan pembukaan rapat kerja teknis Staf Logistik Polri di Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (12/5).

Pakar hukum Kepolisian menegaskan kedudukan Polri di bawah Presiden adalah yang paling tepat, sesuai hukum tata negara, dan menolak wacana penempatan di bawah kementerian.

Pengamat politik Boni Hargens menilai struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang langsung di bawah presiden krusial untuk integritas institusional, mencegah politisasi, dan menjamin respons cepat dalam penegakan hukum nasional.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho menyampaikan apresiasi atas dukungan masyarakat terhadap posisi Polri yang tetap di bawah Presiden, menegaskan komitmen loyalitas demi stabilitas dan pembangunan bangsa.

Reformasi yang telah berjalan lebih dari dua dekade telah menempatkan sejumlah institusi strategis negara langsung di bawah Presiden.

Posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden sudah tepat dan membawa manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam menjaga keamanan, ketertiban.

Perhimpunan Pemuda Hindu (Peradah) Indonesia menilai kedudukan Polri di bawah Presiden paling ideal, menjaga stabilitas dan efektivitas penegakan hukum. Wacana penempatan di bawah kementerian dinilai melemahkan.