Jawab Polemik, Komisi III Tegaskan Polri Ada di Bawah komando Presiden Langsung

Ada tujuh substansi dalam revisi UU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri).

Komisi Reformasi melaporkan capaian, evaluasi, serta sejumlah rekomendasi strategis sejak resmi dibentuk Presiden Prabowo November 2025 lalu.

Pakar hukum Kepolisian menegaskan kedudukan Polri di bawah Presiden adalah yang paling tepat, sesuai hukum tata negara, dan menolak wacana penempatan di bawah kementerian.

Pemuda Muhammadiyah secara tegas menyatakan dukungan agar Polri tetap berada di bawah Presiden, menekankan pentingnya menjaga stabilitas sistem pemerintahan dan supremasi sipil.

Keputusan ini perlu dipahami sebagai sikap prinsipil mengenai tata kelola kekuasaan negara, khususnya di bidang keamanan, dalam sistem presidensial.

Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan menegaskan kedudukan Polri di bawah Presiden bukan berarti tanpa batas. Profesionalisme dan kontrol menjadi kunci utama untuk Polri yang Presisi dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pengamat kepolisian dan DPR menegaskan Kedudukan Polri di Bawah Presiden adalah amanat reformasi dan sesuai konstitusi. Wacana penempatan di bawah kementerian dinilai cacat hukum dan berpotensi menghambat kinerja.

Ketua Umum Forkogakum, Dr. Tasrif M. Saleh, menyoroti 8 Poin Percepatan Reformasi Polri sebagai tantangan bagi institusi kepolisian untuk berbenah dan meningkatkan kinerja di mata masyarakat.

Kini, yang harus ditekankan adalah penguatan institusi Polri, bukan pada perubahan struktur kelembagaan.

Hasil tersebut merupakan buah dari pembahasan percepatan reformasi Polri. Kapolri diangkat dan diberhentikan langsung oleh presiden.

Pesan itu disampaikan Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Golkar, Rikwanto. Pensiunan jenderal polisi ini menegaskan mendukung Polri tetap di bawah presiden.

Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra membeberkan gagasan kontroversial terkait Reformasi Polri, termasuk kemungkinan penempatan Polri di bawah kementerian. Bagaimana nasib struktur kepolisian?

Kepolisian Negara Republik Indonesia berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 325 kilogram metamfetamin di Aceh, menangkap dua tersangka yang diduga terkait sindikat narkoba lintas batas.

Satuan Brimob Polda Jateng sukses memanen delapan ton jagung di Kendal, menegaskan komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penggerebekan tersebut, penyidik mengamankan berbagai barang bukti yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas perjudian daring.

Dia meyakini upaya tersebut akan membuat Indonesia bangkit menjadi lebih baik.

Polri akan menyelaraskan berbagai Peraturan Kapolri (Perkap) agar sesuai dengan ketentuan baru.

Peristiwa bermula sekitar pukul 14.40 WIT ketika seorang pelajar berinisial OPY (16) terjatuh dari tebing pantai dan terseret arus laut yang cukup kuat.

Sebelum keputusan diambil, Habiburokhman menjelaskan Panja Komisi III DPR RI telah menyelesaikan seluruh pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM).

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan mengapresiasi peran aktif Pengawasan DPR RI terhadap kasus kontroversial yang menarik perhatian publik.

Politikus Gerindra ini secara spesifik menunjuk narasi yang dibangun oleh Kejari Karo terkait proses hukum Amsal Sitepu.

Andrie belum bisa dijenguk kecuali oleh keluarga dan Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya.

Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Sumarni menerima Penghargaan Aryaseva Sammana Nusantara dari Komisi III DPR RI, mengapresiasi dedikasinya dalam menjaga kamtibmas dan menyelesaikan konflik sosial di Kabupaten Bekasi.

Amsal Sitepu dituduh mark up anggaran pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara sebesar Rp200 juta.