Analis: Kedudukan Polri di Bawah Presiden Wajib Diimbangi Profesionalisme dan Kontrol

Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro, baru-baru ini menyoroti pentingnya profesionalisme dan kontrol bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Ia menegaskan bahwa kedudukan Polri di bawah Presiden yang telah ditegaskan DPR, tidak berarti tanpa batas. Pernyataan ini disampaikan Ngasiman di Jakarta pada Jumat, 30 Januari 2026.

Menurut Ngasiman, transformasi Polri harus melampaui perubahan sistem semata, tetapi juga mencakup perubahan fundamental dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak seluruh personel. Tujuannya adalah untuk mewujudkan Polri yang semakin Presisi dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Penegasan ini muncul di tengah dinamika politik terkait posisi kelembagaan Polri.

Menempatkan Polri di bawah Presiden dianggap sebagai pilihan logis dalam sistem presidensial, karena menciptakan garis tanggung jawab yang jelas. Namun, posisi ini harus senantiasa diimbangi dengan mekanisme pengawasan serta akuntabilitas yang kuat. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Ngasiman Djoyonegoro menggarisbawahi bahwa penempatan Polri di bawah Presiden adalah langkah yang tepat untuk sistem presidensial. Kejelasan garis tanggung jawab ini sangat krusial untuk efektivitas kinerja Polri. Namun, ia menekankan bahwa posisi tersebut harus selalu disertai pengawasan ketat dan akuntabilitas yang transparan.

Ia juga memberikan apresiasi terhadap langkah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang kembali menegaskan posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia di bawah komando Presiden. Sikap DPR ini dinilai penting guna menjaga kejelasan arah politik hukum dan stabilitas kelembagaan Polri. Hal ini menunjukkan pemahaman DPR akan pentingnya kepastian posisi Polri dalam arsitektur negara demokrasi.

Menurut Ngasiman, DPR telah mengambil langkah yang tepat dan moderat, memberikan kepastian bagi Polri sekaligus menenangkan ruang publik dari polemik yang tidak perlu. Profesionalisme Polri menjadi pondasi utama agar institusi ini dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Tanpa profesionalisme, pengawasan akan sulit berjalan efektif.

Kejelasan posisi kelembagaan sangat dibutuhkan agar Polri dapat bekerja fokus pada tugas utamanya. Tugas tersebut meliputi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pelayanan publik. Perdebatan berkepanjangan mengenai struktur organisasi justru berpotensi mengganggu konsentrasi internal Polri.

Ngasiman menegaskan bahwa Polri membutuhkan kepastian untuk dapat bekerja secara optimal, bukan wacana yang berlarut-larut. Stabilitas kelembagaan dianggap sebagai bagian integral dari agenda reformasi Polri. Reformasi tidak selalu berarti mengubah struktur secara drastis, melainkan memastikan bahwa sistem yang ada berjalan dengan sehat dan efektif.

Kepastian ini memungkinkan personel Polri untuk sepenuhnya mendedikasikan diri pada tugas pokok mereka. Hal ini juga mencegah adanya distraksi yang dapat menghambat kinerja Polri dalam melayani dan melindungi masyarakat. Dengan demikian, Polri dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan tantangan keamanan yang ada.

Selain itu, Ngasiman juga menyampaikan apresiasinya kepada Polri yang dinilai tetap profesional dan tidak reaktif di tengah dinamika politik yang berkembang. Ia mengamati bahwa Polri memilih untuk tetap menjaga kinerja dan stabilitas internal. Institusi ini cenderung menghindari terlibat dalam polemik publik yang tidak produktif.

Sikap tenang dan profesional Polri dalam menghadapi berbagai isu patut untuk diapresiasi. Hal ini mencerminkan kematangan institusi dalam menjaga fokus pada tugas utamanya. Dengan menjaga jarak dari hiruk pikuk politik, Polri dapat mempertahankan kredibilitasnya di mata masyarakat.

DPR juga dinilai memahami keseimbangan ini, sehingga tidak mendorong perubahan struktural yang drastis pada Polri. Stabilitas kelembagaan merupakan kunci untuk keberlanjutan reformasi. Ini menunjukkan bahwa reformasi Polri lebih mengutamakan perbaikan sistem dan kinerja, daripada hanya sekadar perubahan bentuk organisasi.

Sumber: AntaraNews