Pengamat: Polri di Bawah Presiden Jamin Integritas Institusional dan Efektivitas Operasional

Pakar hukum Kepolisian menegaskan kedudukan Polri di bawah Presiden adalah yang paling tepat, sesuai hukum tata negara, dan menolak wacana penempatan di bawah kementerian.

Keputusan ini perlu dipahami sebagai sikap prinsipil mengenai tata kelola kekuasaan negara, khususnya di bidang keamanan, dalam sistem presidensial.

Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan menegaskan kedudukan Polri di bawah Presiden bukan berarti tanpa batas. Profesionalisme dan kontrol menjadi kunci utama untuk Polri yang Presisi dan bermanfaat bagi masyarakat.

Profesor Hibnu Nugroho dari Unsoed menekankan pentingnya Polri Profesional dan Humanis dalam menjalankan tugasnya di bawah Presiden, demi pelayanan masyarakat yang efektif dan responsif.

Pengamat kepolisian dan DPR menegaskan Kedudukan Polri di Bawah Presiden adalah amanat reformasi dan sesuai konstitusi. Wacana penempatan di bawah kementerian dinilai cacat hukum dan berpotensi menghambat kinerja.

Ketua Umum DPP PUI Raizal Arifin menegaskan penguatan Polri secara substantif lebih mendesak dibanding perubahan struktur kelembagaan, demi menjaga profesionalisme dan independensi. Simak pandangan lengkap PUI.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tegaskan dukungan agar Polri tetap langsung di bawah Presiden, bukan kementerian. Ini demi supremasi sipil dan akuntabilitas demokratis.

Kini, yang harus ditekankan adalah penguatan institusi Polri, bukan pada perubahan struktur kelembagaan.

Hal ini agar tugas dan pekerjaannya tetap efektif dan efisien. Terlebih, Polri dihadapkan dengan luasan geografis Indonesia dengan 17.380 pulau.

Ia menilai posisi tersebut penting untuk menjaga konsistensi sistem ketatanegaraan dan memastikan fungsi Polri berjalan efektif dalam menjaga keamanan.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI membuka pintu masukan dari perguruan tinggi terkait UUD 1945. Diskusi ini diharapkan menemukan solusi atas permasalahan konstitusi atau implementasinya, menegaskan peran krusial kampus.

Mantan Kepala BIN A.M. Hendropriyono menyerukan kewaspadaan terhadap disinformasi dan provokasi yang mengancam persatuan nasional, sekaligus menanggapi tudingan miring yang beredar.

Badan Pengkajian MPR RI menggelar diskusi mendalam untuk mengkaji penguatan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia, menyoroti tantangan dan refleksi kualitas demokrasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Lembaga riset PEDAS menilai kebijakan hilirisasi industri dan optimalisasi devisa hasil ekspor (DHE) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memperkuat fondasi nasionalisme ekonomi Indonesia. Simak analisis lengkapnya.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan peran vital koperasi sebagai ujung tombak transformasi Ekonomi Pancasila, mendorong kemandirian produksi nasional dan mengatasi gempuran produk impor yang masif.

MPR RI bersama Himpaudi Bangka Belitung berkolaborasi dalam sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, memperkuat peran pendidik PAUD menanamkan nilai luhur sejak dini. Program ini penting untuk membentuk karakter generasi emas menuju Indonesia Emas 2045.

Satpol PP Kota Cimahi memperluas area penertiban PKL ilegal di trotoar dan bahu jalan. Langkah ini diambil untuk mengembalikan fungsi fasilitas publik dan memastikan hak pejalan kaki terlindungi di Cimahi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyita 41 aset diduga terkait tindak pidana perbankan syariah BPRS GP Medan. Langkah ini wujud penegakan hukum dan pemulihan kerugian bank.

DPRD Bali serahkan Rekomendasi Pansus TRAP ke Wagub, soroti dugaan pelanggaran di KEK Kura Kura Bali dan bangunan di lahan negara Pejarakan Buleleng. Apa poin krusialnya?

Polda Bali berhasil menggagalkan penyelundupan penyu hijau di pesisir Buleleng, mengamankan 21 ekor penyu dan satu terduga pelaku. Kasus ini masih dikembangkan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan menduplikasi penanganan kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah ditangani Kejaksaan Agung, menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga penegak hukum.

Kantor Imigrasi Ponorogo mendeportasi seorang WNA Malaysia setelah menjalani hukuman penjara akibat pelanggaran keimigrasian, menegaskan komitmen penegakan hukum.