Dprd Surabaya

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan parkir nontunai di Surabaya, yang diharapkan menjadi solusi permanen atas permasalahan parkir yang selama ini menjadi sorotan publik dan mendorong modernisasi

Antisipasi lonjakan urbanisasi usai Lebaran, DPRD Surabaya mendesak **Pendatang Surabaya Berkeahlian** untuk mencegah dampak sosial negatif seperti pengangguran dan kriminalitas.

DPRD Surabaya menyatakan dukungan kuat terhadap langkah Pemkot menertibkan tiang FO ilegal. Penertiban ini bertujuan menegakkan Perda dan memperindah kota, namun tetap mengedepankan prosedur administratif yang jelas.

Kabar duka menyelimuti Kota Surabaya setelah Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono berpulang pada Selasa malam. Simak detail rencana persemayaman dan pemakaman sosok penting ini.

Komisi C DPRD Surabaya menegaskan pembangunan Rumah Pompa Nginden senilai Rp65 miliar akan menjadi solusi vital untuk mengatasi banjir di lima kelurahan Surabaya Timur, menargetkan operasional April 2026 dan memberikan dampak nyata bagi warga.

Pemerintah Kota Surabaya memastikan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di SDN Ujung V Surabaya berjalan normal setelah genangan air di halaman sekolah surut, dengan langkah antisipasi menyeluruh untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Anggota DPRD Surabaya mendesak penguatan peran kecamatan dalam mitigasi banjir pasca-genangan di sejumlah wilayah, menekankan pentingnya pencegahan dini dan kolaborasi lintas sektor untuk Surabaya bebas banjir.

APBD Surabaya 2026 sebesar Rp12,7 triliun resmi disahkan. Wakil Ketua DPRD Arif Fathoni optimis anggaran ini akan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni menegaskan bahwa medsos adalah jembatan akuntabilitas politik, bukan sekadar ruang berbagi. Ia aktif berinteraksi dengan warga di sana.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai mendesak Pemkot Surabaya untuk segera mewujudkan pemerataan pembangunan perkampungan, menyusul banyaknya keluhan warga terkait usulan yang belum terealisasi.