DPRD Surabaya Desak Pemerataan Pembangunan Perkampungan: Mengapa Usulan Warga Sering Mandek?

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk mempercepat pemerataan pembangunan fisik di perkampungan. Desakan ini muncul setelah banyaknya keluhan masyarakat terkait usulan yang belum ditindaklanjuti oleh pemerintah kota.

Bahtiyar menyoroti bahwa sejumlah usulan yang diajukan warga melalui mekanisme musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) kerap belum terealisasi. Kondisi ini menimbulkan kekecewaan, khususnya bagi ketua RT dan RW yang merasa aspirasi warganya belum mendapatkan jawaban nyata dari pihak berwenang.

Menanggapi hal tersebut, Bahtiyar mendorong Pemkot Surabaya agar lurah bersama RT/RW dapat lebih bijak dalam menentukan skala prioritas anggaran. Tujuannya adalah agar alokasi dana setiap tahun dapat menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat secara merata dan tepat sasaran di seluruh wilayah Surabaya.

Bahtiyar Rifai mengungkapkan bahwa banyak usulan pembangunan yang belum terealisasi, padahal sudah lama diajukan oleh warga. Menurutnya, kondisi ini menjadi keluhan utama yang disampaikan masyarakat kepada anggota dewan.

Ketidakrealisasian program ini seringkali disebabkan oleh adanya pergeseran anggaran. Pergeseran ini terjadi baik di dana kelurahan maupun pos anggaran lainnya yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan fisik di perkampungan.

"Banyak usulan yang belum terealisasi, padahal sudah lama diajukan. Ini yang disampaikan warga ke kami. Tidak terealisasinya program ini karena adanya pergeseran anggaran di dana kelurahan maupun pos anggaran lainnya," ujar Bahtiyar di Surabaya, baru-baru ini.

Situasi ini menimbulkan kekecewaan mendalam, terutama bagi para ketua RT dan RW yang telah berupaya keras menyerap aspirasi warganya. Mereka merasa aspirasi yang telah disampaikan melalui musrenbang tidak kunjung mendapatkan tindak lanjut yang konkret dari pemerintah kota.

Meskipun ada kendala, Bahtiyar mendorong Pemkot Surabaya agar lurah bersama RT/RW bisa lebih bijak dalam menentukan skala prioritas pembangunan. Dengan alokasi anggaran yang ada setiap tahun, program pembangunan seharusnya bisa menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat secara efektif.

Ia mencontohkan, jika di satu kelurahan tersedia anggaran sebesar Rp1 miliar, dana tersebut harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Pemanfaatan anggaran harus diprioritaskan untuk program yang dapat menjangkau banyak warga dan memberikan dampak signifikan.

"Kalau di satu kelurahan ada anggaran Rp1 miliar, itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk program yang bisa menjangkau banyak warga. Kecuali ada program besar di atas kapasitas dana kelurahan, tentu perlu koordinasi dengan dinas terkait," ucapnya.

Pembangunan saluran air dan pavingisasi jalan menjadi contoh program yang harus dikerjakan secara berkesinambungan. Pengerjaan antar-RT perlu dilakukan secara terpadu agar ada konektivitas dan dampak nyata, khususnya dalam penanganan masalah banjir yang kerap melanda perkampungan.

Selain fokus pada pembangunan fisik, Bahtiyar juga menyoroti perlunya program pelatihan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ia menilai, pelatihan seperti pembuatan produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang telah sukses di Kecamatan Gunung Anyar bisa direplikasi di banyak wilayah perkampungan lain.

"Pelatihan seperti ini penting untuk menggerakkan ekonomi warga kelas menengah ke bawah. Jadi bukan hanya infrastruktur, tapi juga pemberdayaan," katanya, menekankan pentingnya aspek ekonomi dalam pembangunan.

Ia menambahkan bahwa program Kampung Pancasila yang saat ini dijalankan Pemkot Surabaya harus dimaksimalkan. Program ini dapat menjadi wadah efektif untuk menyerap aspirasi warga dan memastikan komunikasi dua arah.

Menurut Bahtiyar, komunikasi yang baik antara pemerintah kota, DPRD, dan masyarakat sangat krusial. Hal ini bertujuan agar program yang sudah dianggarkan tidak hanya berhenti di atas kertas, melainkan benar-benar terealisasi dan bermanfaat bagi warga.

Sumber: AntaraNews