Dana Kelurahan

Anggota DPRD Surabaya mendesak penguatan peran kecamatan dalam mitigasi banjir pasca-genangan di sejumlah wilayah, menekankan pentingnya pencegahan dini dan kolaborasi lintas sektor untuk Surabaya bebas banjir.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai mendesak Pemkot Surabaya untuk segera mewujudkan pemerataan pembangunan perkampungan, menyusul banyaknya keluhan warga terkait usulan yang belum terealisasi.

Sigit menuturkan, materi pemeriksaan dalam kasus pinjam uang yang melibatkan Lurah Duri Kepa, Marhali dan Bendahara Devi Ambarsari itu ditelisik lebih luas. Khususnya, dugaan aliran dana jika tuduhan pinjaman uang benar terjadi.

Pemerintah pusat mendesak seluruh desa dan kelurahan untuk membentuk pos komando (posko) Covid-19. Anggaran pembentukan posko di tingkat mikro ini segera didistribusikan.

Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat menunda pembayaran insentif bagi pengurus RT/RW sampai dengan kader posyandu di wilayah setempat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pemerintah tetap mengalokasikan dana kelurahan di tahun 2020. Hal ini untuk menjawab pernyataan yang disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI terkait kepastian alokasi anggaran tersebut.

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Mukhamad Misbakhun meminta kepada pemerintah untuk kembali memasukkan dana kelurahan di dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) di 2020. Sebab, dalam pokok pembahasan RAPBN 2020 hanya menekankan alokasi terhadap dana desa.

Dia menyebut berdasarkan Alokasi Pagu Anggaran 2019, dana kelurahan masuk dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU). Anggaran kelurahan tersebut dialokasikan sebesar Rp 3 triliun untuk 8.212 kelurahan pada 410 kabupaten/kota.

Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Airin Rachmi Diany menuturkan, sejauh ini penyerapan terhadap dana kelurahan berjalan lancar. Meski begitu, dia berharap ada kenaikan sama dengan dana Desa.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Astera Primanto Bhakti‎ mengatakan, besaran dana yang akan diterima oleh masing-masing kelurahan berbeda-beda. Hal tersebut berdasarkan tiga kategori kinerja pelayanan dasar publik.

Tjahjo Kumolo menjelaskan, Dana Desa tersebut langsung diberikan dari Kementerian Keuangan tidak melalui Camat. Karenanya, ada usulan dari hasil rapat Koordinasi Camat se-Indonesia untuk meminta tambahan anggaran dari pihak Pemerintah Daerah.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan bersama kementerian Dalam Negeri akan menetapkan mekanisme agar penggunaan dana kelurahan fokus terhadap pembangunan infrastruktur, sama seperti dana desa. Namun, pengelolaannya tetap diperuntukkan di tingkat kelurahan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan dana kelurahan tidak mensubtitusi atau menjadi pengganti dari anggaran kelurahan yang telah dialokasikan sebelumnya. Hal ini disampaikan usai mengikuti rapat koordinasi terbatas bersama Presiden Joko Widodo.

Dengan penyaluran dana ini, sambung Jokowi, pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan antara warga desa dan kota.

Jokowi mengatakan, rencana penyaluran dana desa atau kelurahan bukan suatu hal yang baru. Sehingga, dia mengungkapkan, program ini tidak ada kaitannya dengan Pilpres 2019.

"Dia bukan geram, dia kan orangnya sangat sabar dan pasti gini loh, ketika isu PKI diangkat, berapa tahun dia harus dizalimi dibilang PKI. Ini contoh berapa tahun dia dizalimin dibilang anti Islam, berapa tahun dia dizalimin dibilang ini pendukung asing," kata Erick

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Ahmad Erani Yustika mengatakan, pemerintah tengah menyempurnakan payung hukum penyaluran dana tersebut. Jika aturan defenitif sudah rampung, maka penyaluran dapat dilakukan pada 2019.

Zulkifli menilai Jokowi hanyalah manusia biasa. Meskipun, kata dia, sebagai masyarakat yang dekat adat ke timuran selalu menginginkan pemimpin yang yang sempurna.

Meskipun begitu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengharapkan, dana tersebut dapat digunakan dalam kebijakan yang berkelanjutan. Seperti halnya, untuk pengelolaan air, fasilitas infrastruktur jalan, dan sebagainya di kelurahan-kelurahan Jakarta.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan usulan dana kelurahan merupakan program yang sejak dua tahun lalu sudah digagas dan baru akan direalisasikan saat ini. Dia meminta usulan tersebut tidak dipolitisasi.