56 Tahun Wafat Bung Karno, Rieke 'Oneng' Gaungkan Perang Melawan Korupsi Pangan dan Reformasi Tata Kelola MBG

Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, menyerukan penguatan komitmen pemberantasan korupsi pangan serta pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam momentum peringatan 56 tahun wafatnya Proklamator RI Ir. Sukarno.

Seruan tersebut disampaikan dalam peringatan yang berlangsung di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, Minggu (21/6/2026), tempat yang memiliki nilai historis karena menjadi lokasi Bung Karno menyampaikan pledoi legendaris Indonesia Menggugat pada 1930.

Dalam pernyataannya, Rieke menekankan bahwa pesan perjuangan Bung Karno tidak berhenti pada perlawanan terhadap kolonialisme, tetapi juga relevan untuk menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan dan penyimpangan di masa kini, termasuk praktik korupsi yang berdampak langsung pada hak dasar masyarakat.

Program Makan Bergizi Gratis

Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat harus dijalankan sesuai amanat konstitusi dan dijaga dari potensi penyalahgunaan anggaran.

"MBG adalah amanat konstitusional untuk memenuhi hak dasar rakyat, dan ketika anggarannya dibelokkan, itu bukan sekadar tindak pidana, melainkan pengkhianatan terhadap konstitusi dan perjuangan kemerdekaan," kata dia.

Rieke menilai penindakan terhadap pelaku korupsi saja tidak cukup apabila tidak disertai pembenahan sistem yang dinilai membuka ruang terjadinya penyimpangan.

Karena itu, ia mendorong evaluasi terhadap regulasi yang dianggap perlu diperbaiki demi memperkuat pengawasan dan efektivitas program.

"Karena itu, membongkar pelaku saja tidak cukup. Sistem yang menjadi sarang mafia pangan juga harus dibongkar. Sikap kami tegas: cabut Perpres 83 Tahun 2024 dan Perpres 115 Tahun 2025 yang terbukti membuka celah kebocoran anggaran dan pengkhianatan terhadap hak gizi rakyat," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Rieke juga menyampaikan dukungan terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis melalui penyusunan regulasi baru yang lebih terintegrasi.

Ia menilai Peraturan Presiden mengenai Tata Kelola Pemenuhan Gizi Nasional perlu segera diterbitkan agar pelaksanaan program berjalan menyeluruh, mulai dari perencanaan, pengadaan berbasis potensi lokal, distribusi, hingga pengawasan yang melibatkan publik.

Menurutnya, keberlanjutan MBG tetap penting sebagai program prioritas nasional yang berkaitan langsung dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Program prioritas nasional ini harus terus berjalan, tetapi dengan tata kelola yang bersih dan bebas korupsi,” tegasnya.

Rieke juga mengingatkan kembali relevansi pidato pembelaan Bung Karno dalam Indonesia Menggugat sebagai pijakan moral untuk menjaga hukum dan keadilan.

Sebagaimana dikutip dalam pernyataan tersebut, Bung Karno pernah menyampaikan:

“Kami bukan hendak melawan hukum, tetapi kami hendak menegakkan hukum yang sebenar-benarnya.”

Usut Tuntas

Melalui momentum peringatan wafat Bung Karno, ia turut mendorong aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyimpangan yang berkaitan dengan Program Makan Bergizi Gratis serta berbagai dugaan korupsi yang menyangkut pelayanan publik.

“Di hari wafat Sang Proklamator, mari bulatkan tekad: perang melawan korupsi pangan adalah perang mempertahankan kedaulatan rakyat. Lanjutkan programnya, hapus celahnya, usut tuntas korupsi MBG, bongkar korupsi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, bongkar korupsi imigrasi, tangkap dan adili seberat-beratnya,” kata dia.

Di akhir pernyataannya, Rieke menyampaikan harapan agar Presiden Prabowo Subianto diberikan kesehatan dan konsistensi dalam menjalankan agenda pemerintahan yang berpijak pada amanat konstitusi.

“Pak Prabowo, terus sehat dan semangat. Kembalikan Indonesia ke jalan konstitusi, ke semangat dalam pledoi Indonesia Menggugat,” katanya.