Pakar Unsoed: Polri Profesional dan Humanis Kunci Efektivitas Pelayanan Masyarakat

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan usulan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai terkait pengisian jabatan nonoperasional Polri oleh kalangan sipil adalah hal yang sah, namun harus mempertimbangkan kebutuhan di lapangan. Usulan Sipil di.

Pakar hukum administrasi kepegawaian Unsoed menilai usulan prinsip resiprokal dalam RUU Polri dapat memperkuat sistem merit dan pengisian jabatan berbasis kompetensi, menciptakan keseimbangan kinerja antarinstansi.

Pakar hukum Kepolisian menegaskan kedudukan Polri di bawah Presiden adalah yang paling tepat, sesuai hukum tata negara, dan menolak wacana penempatan di bawah kementerian.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan bahwa posisi Polri di bawah presiden adalah hasil pertimbangan matang, menanggapi wacana penempatan Polri di bawah kementerian dan menekankan pentingnya tata kelola yang baik.

Pengamat politik Boni Hargens menilai struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang langsung di bawah presiden krusial untuk integritas institusional, mencegah politisasi, dan menjamin respons cepat dalam penegakan hukum nasional.

Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan menegaskan kedudukan Polri di bawah Presiden bukan berarti tanpa batas. Profesionalisme dan kontrol menjadi kunci utama untuk Polri yang Presisi dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pengamat kepolisian dan DPR menegaskan Kedudukan Polri di Bawah Presiden adalah amanat reformasi dan sesuai konstitusi. Wacana penempatan di bawah kementerian dinilai cacat hukum dan berpotensi menghambat kinerja.

Ketua Umum DPP PUI Raizal Arifin menegaskan penguatan Polri secara substantif lebih mendesak dibanding perubahan struktur kelembagaan, demi menjaga profesionalisme dan independensi. Simak pandangan lengkap PUI.

Praktisi hukum menilai penempatan Polri langsung di bawah Presiden merupakan bentuk penghormatan terhadap amanat reformasi 1998, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan profesionalisme Korps Bhayangkara.

Proses Reformasi Polri menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas nasional. Bagaimana institusi besar ini bisa bertransformasi tanpa memicu kegaduhan politik dan tetap berpegang pada konstitusi?

Tuntutan Reformasi Polri semakin menguat, bahkan Mahfud MD pernah menyoroti biaya lapor kehilangan yang fantastis. Bagaimana Polri bisa mewujudkan sosok polisi ideal yang humanis dan profesional?

Pembangunan Kantor Polresta IKN di Sepaku ditargetkan rampung pada tahun 2027, menjadi langkah strategis untuk memperkuat layanan keamanan dan ketertiban di Ibu Kota Nusantara.

Polri kembali melakukan mutasi jabatan terhadap 108 perwira tinggi dan menengah pada Mei 2026, termasuk pergantian sembilan Kapolda, sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran organisasi.

Polda Kalsel segera memulai pembangunan Kompi Batalyon B Pelopor Brimob di Kotabaru, Kalimantan Selatan. Langkah ini bertujuan memperkuat stabilitas keamanan dan pelayanan di wilayah terluar, khususnya Pulau Laut Kepulauan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Peran RT untuk memperkuat pelayanan masyarakat, menjadikan Paguyuban Pengurus Rukun Tetangga (PPRT) Batang sebagai percontohan.

Polda Banten menunjukkan respons cepat dengan membantu evakuasi balita demam tinggi di Serang yang membutuhkan penanganan medis segera, mengatasi kendala transportasi keluarga.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan pentingnya menjaga kualitas layanan masyarakat tetap optimal saat penerapan WFH Kementerian Sosial, menegaskan disiplin dan integritas adalah kunci utama.