Ikn Nusantara

Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan kesiapan DPR berkantor di IKN, namun dengan syarat krusial: mitra eksekutif juga harus pindah. Simak detailnya.

Bank Indonesia memprediksi permintaan rumah di Balikpapan akan meningkat signifikan pada 2026. Pembangunan IKN tahap dua dan aktivitas industri menjadi pendorong utama pasar Properti Balikpapan IKN, menarik perhatian pembeli dan investor.

Pasar Segar Sepaku di Kecamatan Sepaku kini resmi beroperasi, menjadi alternatif berbelanja modern dan nyaman bagi masyarakat serta pengunjung di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pemkab Penajam Paser Utara butuh Rp200 miliar untuk penataan Pelabuhan Penajam, pintu gerbang IKN. Revitalisasi ini penting demi wajah daerah yang modern dan representatif.

Pengunjung lokal dan internasional antusias datang ke Ibu Kota Nusantara selama libur Lebaran dan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi UMKM di daerah itu.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara aktif melakukan Pencatatan Aset IKN Penajam di Kecamatan Sepaku untuk mencegah sengketa dan mempersiapkan hibah kepada Otorita IKN.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menyiagakan personel untuk memantau kelancaran lalu lintas di jalur Tol IKN yang dibuka sementara saat Idul Fitri 2026, memastikan perjalanan mudik aman dan lancar.

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menggelar Operasi Pasar IKN dan gerakan pangan murah untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah selama Ramadan hingga jelang Idul Fitri, sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pa

Kabupaten Penajam Paser Utara menjalin kerja sama strategis dengan BUMN, salah satunya PT Krakatau Niaga Indonesia, untuk mempercepat dan mengefektifkan pembangunan daerah, khususnya sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menegaskan komitmennya dalam memastikan Pengembangan IKN Nusantara memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat lokal, mendorong mereka menjadi penggerak utama pertumbuhan regional.

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menjalin kolaborasi strategis dengan konsorsium universitas Belanda dan perguruan tinggi lokal untuk mengembangkan riset pendidikan pembangunan berkelanjutan di IKN, menarik perhatian akademisi internasional.

Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan kesiapan Kalimantan Timur menjadi pioner Kemandirian Pangan Nasional dan pusat industri pangan untuk mendukung kebutuhan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini sejalan dengan visi transformasi ekonomi daerah.

Delegasi bisnis dari Jepang tengah menjajaki peluang investasi berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara (IKN), menunjukkan minat kuat dalam mendukung pembangunan ibu kota baru yang modern dan kompetitif.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menargetkan peningkatan signifikan cakupan layanan air bersih menjadi 52 persen pada akhir tahun 2026, sebuah upaya penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Bupati Penajam Paser Utara Mudyat Noor menegaskan Pembangunan Penajam Paser Utara terintegrasi dengan IKN untuk pertumbuhan wilayah yang terarah, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur (DLH Kaltim) menjelaskan bahwa tidak semua lubang bekas tambang atau void wajib ditutup total, membuka peluang pemanfaatan lain dalam konteks Reklamasi Tambang Kaltim.

Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kalimantan Timur optimistis pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan signifikan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kaltim pada tahun 2026, didukung investasi swasta dan sektor strategis lainnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperluas jangkauan program Gratispol, memastikan seluruh mahasiswa asal Kaltim kini dapat menikmati bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) tanpa terkendala biaya, mulai tahun 2026.

Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan perdana ke IKN Nusantara pada Senin (12/1/2026), meninjau langsung progres pembangunan ibu kota baru Indonesia dan menegaskan komitmen pemerintah terhadap proyek strategis ini.

Menteri Agama Nasaruddin Umar meninjau kesiapan Masjid Negara IKN jelang Ramadhan dan Idul Fitri 2026, menegaskan fungsinya sebagai simbol inklusivitas dan percepatan relokasi kementerian.