Kapolri Tegaskan Kedudukan Polri Sudah Tepat di Bawah Presiden

Pengamat politik Boni Hargens menilai struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang langsung di bawah presiden krusial untuk integritas institusional, mencegah politisasi, dan menjamin respons cepat dalam penegakan hukum nasional.

Keputusan ini perlu dipahami sebagai sikap prinsipil mengenai tata kelola kekuasaan negara, khususnya di bidang keamanan, dalam sistem presidensial.

Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan menegaskan kedudukan Polri di bawah Presiden bukan berarti tanpa batas. Profesionalisme dan kontrol menjadi kunci utama untuk Polri yang Presisi dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pengamat kepolisian dan DPR menegaskan Kedudukan Polri di Bawah Presiden adalah amanat reformasi dan sesuai konstitusi. Wacana penempatan di bawah kementerian dinilai cacat hukum dan berpotensi menghambat kinerja.

Ketua Umum DPP PUI Raizal Arifin menegaskan penguatan Polri secara substantif lebih mendesak dibanding perubahan struktur kelembagaan, demi menjaga profesionalisme dan independensi. Simak pandangan lengkap PUI.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tegaskan dukungan agar Polri tetap langsung di bawah Presiden, bukan kementerian. Ini demi supremasi sipil dan akuntabilitas demokratis.

Kini, yang harus ditekankan adalah penguatan institusi Polri, bukan pada perubahan struktur kelembagaan.

Praktisi hukum menilai penempatan Polri langsung di bawah Presiden merupakan bentuk penghormatan terhadap amanat reformasi 1998, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan profesionalisme Korps Bhayangkara.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan penolakannya atas wacana Polri di bawah kementerian dan menyebut lebih memilih dicopot atau menjadi petani.

Pesan itu disampaikan Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Golkar, Rikwanto. Pensiunan jenderal polisi ini menegaskan mendukung Polri tetap di bawah presiden.

Ia menilai posisi tersebut penting untuk menjaga konsistensi sistem ketatanegaraan dan memastikan fungsi Polri berjalan efektif dalam menjaga keamanan.

Kapolri mengimbau seluruh elemen masyarakat agar menyampaikan aspirasi secara konstruktif dan tetap menjaga ketertiban.

Pernyataan tersebut disampaikan Habiburokhman dalam rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Pemerintah dan DPR mengubah ketentuan usia pensiun Kapolri dalam RUU Polri. Perpanjangan masa dinas kini dapat dilakukan sesuai kebutuhan lewat Keppres.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo membuka peluang bagi sipil profesional menduduki jabatan nonoperasional di Polri. Ini wujudkan asas resiprokal dan perkuat profesionalisme institusi.

Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah usulan perpanjangan masa pensiun bagi perwira tinggi bintang empat atau Kapolri hingga usia 63 tahun.

Penandatanganan SKB Layanan Terpadu Perempuan dan Anak di DKI Jakarta menjadi bukti nyata komitmen negara dalam memberikan perlindungan dan penanganan kasus kekerasan secara tuntas bagi korban, menjamin respons cepat dan kerahasiaan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ziarah ke makam Presiden Soeharto di Karanganyar. Kunjungan ini menyerap nilai kepemimpinan dan perjuangan para pemimpin bangsa jelang Hari Bhayangkara ke-80.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo ziarah ke makam Gus Dur di Jombang, Jawa Timur. Ini adalah penghormatan jelang Hari Bhayangkara ke-80, menguatkan semangat pengabdian Polri.

Langkah tersebut dilakukan untuk menyemarakkan pesta sepak bola terbesar di dunia sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan.

Menurutnya, penugasan tersebut hanya dapat dilakukan apabila ada permintaan dari kementerian atau lembaga yang membutuhkan.

Polri membangun Gudang Pangan Polri berkapasitas 1.000 ton di Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai upaya strategis memperkuat ketahanan pangan dan mendukung petani lokal.

Polri akan memiliki 28 Gudang Ketahanan Pangan di seluruh Indonesia, berkolaborasi dengan Bulog untuk maksimalkan hasil panen dan stabilkan pasokan bahan pokok. Inisiatif ini memperkuat ketahanan pangan nasional.