Kapolri Ziarah Gus Dur Jelang Hari Bhayangkara ke-80, Kenang Jasa Tokoh Reformasi

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo melaksanakan ziarah ke makam Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kegiatan ini merupakan bagian penting dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang akan jatuh pada 1 Juli 2026 mendatang.

Dalam kunjungan yang berlangsung pada Sabtu ini, Kapolri memimpin doa bersama serta menaburkan bunga di pusara Gus Dur. Aksi ini menjadi bentuk penghormatan mendalam terhadap jasa-jasa besar tokoh bangsa yang berperan krusial dalam perjalanan reformasi, termasuk penguatan institusi Polri.

Ziarah tersebut tidak hanya sekadar tradisi, namun juga menjadi momen refleksi atas nilai-nilai pengabdian, toleransi, dan profesionalisme. Nilai-nilai ini terus diupayakan untuk diimplementasikan dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian di seluruh Indonesia.

Penghormatan Kapolri kepada Tokoh Reformasi

Kapolri tiba di kompleks makam Gus Dur dengan mengenakan peci, disambut hangat oleh Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, KH Abdul Hakim Machfudz atau Gus Kikin. Pada kesempatan tersebut, Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menerima pengalungan surban sebelum memulai doa dan tabur bunga.

Ziarah ini menegaskan komitmen Polri untuk selalu mengenang keteladanan para tokoh bangsa yang telah berjasa. Gus Dur, yang menjabat sebagai Presiden RI ke-4 dari 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001, dikenal sebagai pelopor reformasi.

Pada masa kepemimpinannya, banyak agenda reformasi didorong secara signifikan, termasuk upaya penguatan profesionalisme aparat. Selain itu, Gus Dur juga mendorong supremasi sipil dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Visi Gus Dur melampaui reformasi institusional semata; ia memperjuangkan masyarakat yang dibangun di atas keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kepresidenannya, meskipun singkat, meletakkan dasar krusial bagi Indonesia yang lebih terbuka dan demokratis, menantang struktur kekuasaan yang mapan dan membela kaum marginal. Komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan martabat manusia ini terus menginspirasi banyak pihak, termasuk pimpinan Polri saat ini, dalam upaya mereka melayani bangsa dengan integritas.

Mengukuhkan Profesionalisme dan Toleransi Polri

Salah satu kebijakan fundamental pada era kepemimpinan Gus Dur adalah pengukuhan pemisahan institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Pemisahan ini diatur melalui Ketetapan MPR Nomor VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri.

Selain itu, terdapat juga Ketetapan MPR Nomor VII Tahun 2000 yang secara spesifik membahas Peran TNI dan Polri. Langkah strategis ini merupakan bagian integral dari reformasi sektor keamanan.

Tujuan utama dari kebijakan tersebut adalah untuk memperjelas fungsi pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokratis. Pemisahan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah reformasi institusi keamanan di Indonesia.

Lebih dari itu, Gus Dur juga dikenang sebagai tokoh yang konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai pluralisme dan penghormatan terhadap keberagaman. Beliau adalah simbol toleransi antarumat beragama serta antaretnis di Indonesia.

Spirit Pengabdian Jelang Hari Bhayangkara ke-80

Rangkaian ziarah menjelang Hari Bhayangkara ke-80 ini merupakan salah satu upaya konkret Polri. Tujuannya adalah untuk mengenang keteladanan para tokoh bangsa yang telah memberikan sumbangsih besar bagi negara.

Melalui kegiatan ini, Polri berupaya memperkuat semangat pengabdian dalam menjalankan tugas-tugasnya. Semangat tersebut meliputi pemberian pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Selain itu, Polri juga berkomitmen untuk terus memberikan perlindungan serta menegakkan hukum secara adil dan profesional. Hal ini sejalan dengan cita-cita reformasi yang pernah diusung oleh Gus Dur.

Sumber: AntaraNews