Batas Pensiun Kapolri Diubah, Perpanjangan Jabatan Tak Lagi Maksimal Setahun

DPR mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri).

Prasetyo menegaskan, penyesuaian batas usia pensiun tersebut telah mempertimbangkan kebutuhan institusi dan dilakukan berdasarkan kajian yang matang.

Wamenkum Edward Hiariej menjelaskan batas usia pensiun anggota Polri disesuaikan dengan ketentuan ASN. RUU Polri resmi disahkan DPR.

"Jadi tambahannya adalah atau sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden," sambungnya.

Wakil Menteri Hukum menyebut, usulan tersebut masuk dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yakni, Pasal 28A di antara Pasal 28 dan Pasal 29 RUU Polri.

Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah usulan perpanjangan masa pensiun bagi perwira tinggi bintang empat atau Kapolri hingga usia 63 tahun.

DPR dan pemerintah sepakat usia pensiun Jenderal TNI bintang 4 dapat diperpanjang hingga 65 tahun. Perpanjangan ini diatur dalam Undang-Undang (UU) TNI baru.

Masa pensiun pati TNI bintang empat boleh diperpanjang 2 kali masing-masing satu tahun.

Presiden diberi hak prerogatif apakah ingin memperpanjang masa jabatan panglima atau tidak.

Draf RUU TNI itu paling utama mengatur atau menyangkut dengan masa pensiun.

Revisi UU Polri: Batas Usia Pensiun Tamtama dan Bintara 58 Tahun, Perwira 60 Tahun

DPR Ungkap Alasan Revisi UU Polri, Untuk Samakan Batas Usia Pensiun Penegak Hukum

Kapolri mengimbau seluruh elemen masyarakat agar menyampaikan aspirasi secara konstruktif dan tetap menjaga ketertiban.

Pernyataan tersebut disampaikan Habiburokhman dalam rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo membuka peluang bagi sipil profesional menduduki jabatan nonoperasional di Polri. Ini wujudkan asas resiprokal dan perkuat profesionalisme institusi.

Penandatanganan SKB Layanan Terpadu Perempuan dan Anak di DKI Jakarta menjadi bukti nyata komitmen negara dalam memberikan perlindungan dan penanganan kasus kekerasan secara tuntas bagi korban, menjamin respons cepat dan kerahasiaan.

Ia menilai langkah kepolisian dalam menangani kejahatan jalanan merupakan bagian dari kewajiban Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan Mutasi Polri besar-besaran dengan melantik Kalemdiklat dan lima Kapolda baru. Langkah ini bertujuan untuk penyegaran serta penguatan institusi kepolisian.

Salah satu pasal yang tertuang dalam RUU Polri yang telah disahkan yakni Pasal 28 soal sikap netral anggota Polri hingga mengisi jabatan di luar struktur Polri.

Pengesahan ini setelah sebelumnya menggelar rapat paripurna antara pemerintah dengan DPR RI dalam hal Komisi III pada Selasa (9/6).

Salah satu agenda rapat paripurna tersebut ialah pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU tentang perubahan ketiga atas UU No.2 Tahun 2002.

Sebelum keputusan diambil, Habiburokhman menjelaskan Panja Komisi III DPR RI telah menyelesaikan seluruh pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM).

Pakar hukum administrasi kepegawaian Unsoed menilai usulan prinsip resiprokal dalam RUU Polri dapat memperkuat sistem merit dan pengisian jabatan berbasis kompetensi, menciptakan keseimbangan kinerja antarinstansi.

DIM tersebut diterima Panitia Kerja (Panja) RUU Polri dari Kementerian Hukum dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).