LIVE

Revisi UU Polri: Batas Usia Pensiun Tamtama dan Bintara 58 Tahun, Perwira 60 Tahun

Revisi UU Polri: Batas Usia Pensiun Tamtama dan Bintara 58 Tahun, Perwira 60 Tahun

uu polri
Revisi UU Polri: Batas Usia Pensiun Tamtama dan Bintara 58 Tahun, Perwira 60 Tahun
Revisi UU Polri: Batas Usia Pensiun Tamtama dan Bintara 58 Tahun, Perwira 60 Tahun (merdeka.com)

RUU Polri telah menjadi RUU inisiatif DPR.

Apel Polri-TNI Jelang Nataru
Apel Polri-TNI Jelang Nataru © 2023 maverick

Revisi UU Polri: Batas Usia Pensiun Tamtama dan Bintara 58 Tahun, Perwira 60 Tahun

Draf Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tentang batas usia pensiun anggota Polri.

Dalam aturan yang tertuang dalam Pasal 30 ayat 2, tertulis batas usia pensiun mulai dari 58 hingga 65 tahun.

Pada huruf a pada Pasal itu disebutkan batas usia pensiun anggota Polri bagi Bintara dan Tamtama yakni 58 tahun. Kemudian, pada huruf b mengatur batas usia bagi perwira 60 tahun.


Selanjutnya pada huruf c tertuang, batas usia pensiun anggota Polri bagi pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi jabatan tersebut yaitu 65 tahun.

Berikutnya, pada ayat 3 tertulis usia pensiun bagi anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Kepolisian dapat diperpanjang paling lama dua tahun.


"(Ayat) 4. Perpanjangan usia pensiun bagi perwira tinggi bintang empat ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," tulis ayat 4 tersebut seperti dikutip merdeka.com, Selasa (28/5).

Ketentuan mengenai pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan perpanjangan usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

RUU Polri telah menjadi RUU inisiatif DPR. DPR akan mengirimkan RUU kepada pemerintah untuk mengirimkan wakilnya membahas kelanjutan RUU Polri.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Raynaldo Ghiffari Lubabah
Editor Raynaldo Ghiffari Lubabah
N
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Menengok Sapi Kurban Jumbo Prabowo-Gibran di Masjid Istiqlal

{{caption}}
Jusuf Kalla: Idul Adha Momentum Pengorbanan dan Persatuan

{{caption}}
KPK: Ada Skenario Menangkan Fadia Arafiq di Pilkada 2024

{{caption}}
Masjid Istiqlal Terima 82 Hewan Kurban, Sebagian dari Non-Muslim

{{caption}}
Rumah Nyaris Ambruk di Bantaran Ciliwung, Motor Sempat Terbawa Longsor

{{caption}}
Prabowo Salurkan Kurban untuk Warga Hambalang, 1 Sapi per RW

Topik Terkait
{{caption}}
Korpri Usulkan Batas Usia Pensiun ASN Naik hingga 70 Tahun, Bebani APBN?

Dede menyoroti jumlah ASN yang sangat besar, sehingga bila BUP ditingkatkan, beban anggaran negara akan semakin berat.

ASN
{{caption}}
UU TNI Baru, 4 Jenderal TNI Bintang Empat Ini Bisa Batal Pensiun di Usia 63 Tahun

DPR dan pemerintah sepakat usia pensiun Jenderal TNI bintang 4 dapat diperpanjang hingga 65 tahun. Perpanjangan ini diatur dalam Undang-Undang (UU) TNI baru.

UU TNI
{{caption}}
Lengkap, Ini Kesepakatan DPR dan Pemerintah Terkait Perpanjangan Batas Usia Pensiun TNI

Komisi I DPR dan pemerintah sepakat, dalam revisi undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, diatur penambahan batas usia pensiun prajurit.

RUU TNI
{{caption}}
VIDEO: Jenderal PDIP Soal Revisi UU TNI: Usia Pensiun Panglima 63 Tahun, Prajurit 55 Tahun

TB Hasanuddin menyebut dalam Pasal 53 UU TNI akan terdapat perubahan

RUU TNI
{{caption}}
DPR dan Pemerintah Sepakat Usia Pensiun Jenderal TNI Bintang 4 Bisa Diperpanjang hingga 65 Tahun

Masa pensiun pati TNI bintang empat boleh diperpanjang 2 kali masing-masing satu tahun.

RUU TNI
{{caption}}
Revisi UU TNI: Batas Usia Pensiun Prajurit Diperpanjang Jadi 60-65 Tahun

Draf RUU TNI itu paling utama mengatur atau menyangkut dengan masa pensiun.

Revisi UU TNI
{{caption}}
Kabar Terbaru Revisi UU Polri, Komisi III DPR Bentuk Panja Diketuai Habiburokhman

Ada lima poin menjadi atensi pemerintah pada Revisi UU Polri.

berita update
{{caption}}
MK Tolak Uji UU Polri, Permohonan Masa Jabatan Kapolri Dinilai Kabur

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak permohonan uji Undang-Undang Polri terkait masa jabatan Kapolri, menyatakan permohonan tidak jelas dan kabur.

hukum
{{caption}}
Analis Soroti Ketiadaan Batas Masa Jabatan Kapolri, Berpotensi Pengaruhi Independensi

Ketiadaan batas Masa Jabatan Kapolri dalam UU Polri dinilai analis dapat melemahkan independensi dan netralitas institusi, memicu gugatan uji materiil di MK.

bambang rukminto
{{caption}}
Pemerintah Susun PP Atasi Polemik Jabatan Polri di Luar Struktur Sipil

Pemerintah tengah menyusun Peraturan Pemerintah (PP) untuk menuntaskan polemik terkait penempatan anggota Polri di luar struktur sipil, memastikan dasar hukum yang jelas dan konstitusional. Kebijakan ini diharapkan selesai pada Januari 2026.

hukum
{{caption}}
Presiden Prabowo Setujui Perumusan PP untuk Percepat Reformasi Polri

Presiden Prabowo Subianto menyetujui perumusan Peraturan Pemerintah (PP) terkait jabatan sipil yang diisi anggota Polri, sebuah langkah krusial dalam upaya Reformasi Polri yang mendesak dan diharapkan rampung Januari mendatang.

jabatan sipil polri
{{caption}}
Polri Bentuk Tim Khusus Koordinasi Lintas Lembaga Terkait Putusan MK: Polisi Aktif Tak Boleh Isi Jabatan Sipil

Polri membentuk tim kerja untuk koordinasi lintas lembaga terkait Putusan MK yang melarang polisi aktif mengisi jabatan sipil, demi menghindari multitafsir dan polemik baru.

hukum nasional
{{caption}}
Bocoran Revisi UU Polri, Ada Aturan Batas Usia Pensiun

Ada tujuh substansi dalam revisi UU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri).

berita update
{{caption}}
Rapat Paripurna Setujui Revisi UU Polri Sebagai Usul Inisiatif DPR

Seluruh Fraksi menyatakan setuju revisi UU Polri menjadi usul inisiatif DPR.

berita update
{{caption}}
Komisi Reformasi Polri Tampung Masukan Krusial untuk Revisi UU Polri

Komisi Reformasi Polri aktif menampung masukan dari berbagai lembaga untuk penyusunan rekomendasi revisi UU Polri. Apa saja poin krusial yang akan diusulkan?

hukum nasional
{{caption}}
Mengapa Revisi UU Polri Harus Didahului Evaluasi Menyeluruh? Formappi Ungkap Alasannya

Formappi mendesak evaluasi menyeluruh sebelum Revisi UU Polri dibahas DPR, khawatir kualitas RUU terancam jika prosesnya terburu-buru dan tanpa partisipasi publik.

dpr
{{caption}}
Poin-Poin Krusial Pembahasan RUU Polri

RUU Polri menghadirkan berbagai poin krusial yang memicu kontroversi dan perhatian publik, mulai dari perluasan wewenang hingga partisipasi masyarakat.

berita update
{{caption}}
DPR Belum Terima Supres Revisi UU Polri

Puan juga menegaskan, jika ada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi UU Polri yang telah beredar, maka itu juga bukan dokumen resmi.

berita update