RUU Polri, Pemerintah-DPR Sepakat Masa Pensiun Jenderal Bintang 4 Pensiun Diperpanjang

Pemerintah dan DPR mengubah ketentuan usia pensiun Kapolri dalam RUU Polri. Perpanjangan masa dinas kini dapat dilakukan sesuai kebutuhan lewat Keppres.

Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah usulan perpanjangan masa pensiun bagi perwira tinggi bintang empat atau Kapolri hingga usia 63 tahun.

DPR dan pemerintah sepakat usia pensiun Jenderal TNI bintang 4 dapat diperpanjang hingga 65 tahun. Perpanjangan ini diatur dalam Undang-Undang (UU) TNI baru.

Masa pensiun pati TNI bintang empat boleh diperpanjang 2 kali masing-masing satu tahun.

Pembahasan revisi ini baru menyelesaikan sekitar 40 persen dari total 92 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Presiden diberi hak prerogatif apakah ingin memperpanjang masa jabatan panglima atau tidak.

DIM pemerintah juga mengatur tegas usia maksimal prajurit TNI. Batas usia itu berdasarkan pangkat.

Revisi UU Polri: Batas Usia Pensiun Tamtama dan Bintara 58 Tahun, Perwira 60 Tahun

Sebelum keputusan diambil, Habiburokhman menjelaskan Panja Komisi III DPR RI telah menyelesaikan seluruh pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM).

Wakil Menteri Hukum menyebut, usulan tersebut masuk dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yakni, Pasal 28A di antara Pasal 28 dan Pasal 29 RUU Polri.

Pakar hukum administrasi kepegawaian Unsoed menilai usulan prinsip resiprokal dalam RUU Polri dapat memperkuat sistem merit dan pengisian jabatan berbasis kompetensi, menciptakan keseimbangan kinerja antarinstansi.

DIM tersebut diterima Panitia Kerja (Panja) RUU Polri dari Kementerian Hukum dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Prasetyo Hadi menegaskan, tak ada istilah super power dalam rencana pembahasan revisi UU Polri dan Kejaksaan.

Menurutnya, langkah ini mencerminkan gaya kepemimpinan yang responsif dan akuntabel.

Sigit dinilai sukses mengawal keamanan sejak proses pemilihan presiden (pilpres) hingga pemerintahan Prabowo berjalan sampai sekarang.

Seragam personel ini diharapkan dapat disiapkan untuk personel yang memiliki tugas di daerah rawan konflik atau memiliki potensi kerusuhan.

Hal tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri kegiatan pembukaan rapat kerja teknis Staf Logistik Polri di Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (12/5).

Aturan jenjang karier ini menjadi dasar dalam mempersiapkan anggota Polri yang pantas untuk menjadi pimpinan, baik di tingkat Polda, Mabes Polri, hingga Kapolri

Dalam pertemuan itu, Kapolri juga menyampaikan perkembangan sejumlah program strategis di lingkungan Kepolisian.

Sigit mengatakan, situasi global yang terjadi saat ini dapat berdampak kepada kondisi dalam negeri.