Revisi Uu Tni

Revisi UU TNI disahkan DPR pada akhir Maret lalu dan menulai penolakan dari publik.

Jefri Nichol akhirnya mengungkapkan pendapatnya mengenai penolakan untuk turun ke jalan menentang revisi UU TNI.

Menurutnya, TNI juga tidak berkeinginan menjabat jabatan sipil jika tidak ada permintaan dari pemerintah pusat.

Puan meminta agar semua pihak membaca isi UU TNI dengan saksama sebelum mengajukan protes

"Prajurit TNI tidak akan mengambil alih atau posisi-posisi yang memang seharusnya dikerjakan oleh teman-teman dari sipil," Kapuspen TNI

"DPR bisa jadi dan Bersama pemerintah bisa jadi akan tanda petik ugal-ugalan dalam menentukan membentuk peraturan perundang-undangan," kata Arya

Banyak orang mempertanyakan Najwa Shihab tampak diam ketika DPR RI mengesahkan revisi UU TNI yang memicu gelombang protes.

Demo penolakan pengesahan Revisi Undang-Undang TNI Gedung DPR/MPR, Kamis (20/3/2025) berakhir ricuh.

Pengunjuk rasa menggelar aksi di depan Gedung DPR untuk memprotes pengesahan RUU TNI.

Puan menjelaskan, DPR telah membahas RUU TNI sesuai mekanisme yang berlaku dengan melibatkan partisipasi publik, termasuk mahasiswa.

Dasco meyakini, draf yang disahkan dalam rapat paripurna hari ini akan sama dengan diunggah dan bisa diakses masyarakat.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Revisi UU TNI.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi adanya penolakan dari masyarakat terhadap revisi UU TNI

DPR memaparkan, celah dwifungsi TNI tertutup rapat karena tidak ada perubahan jati diri TNI sebagai tentara profesional

Mahasiswa menegaskan sikap mereka dengan menolak segala bentuk militerisme dalam pemerintahan sipil.

Utut menegaskan bahwa tidak ada kendala dalam pembahasan RUU TNI.

Dalam kategori operasi militer selain perang, terdapat 16 poin utama, termasuk tugas TNI dalam menangani separatis dan pemberontakan bersenjata.

Fraksi PKB DPR RI menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan enam syarat.

Supratman menjelaskan, Kementerian Pertahanan dan Dewan Pertahanan Nasional dihitung sebagai satu lembaga.

Utut menekankan bahwa Megawati menginginkan supremasi sipil tetap menjadi prinsip utama dalam UU TNI.