Uu Tni

profesionalisme militer dibangun melalui latihan tempur berkelanjutan, kesiapan operasional, pemeliharaan sistem persenjataan.

Koalisi Sipil menilai aturan tersebut berpotensi mengancam demokrasi, hak asasi manusia (HAM).

Setahun kepemimpinan Presiden Prabowo, Wajah Baru TNI mengalami transformasi signifikan, mulai dari seragam sage green, peran dalam ketahanan pangan.

"Pernyataan agar TNI jangan ikut-ikutan mengatasi kerusuhan akhir-akhir ini adalah penyataan yang sangat keliru."

Tidak ketinggalan, perwakilan Pemerintah lainnya yang turut hadir ialah Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej dan Wakil Menteri Pertahanan.

Pihak kampus juga menyiapkan rumah aman bagi ketiga mahasiswa tersebut.

Tiga Mahasiswa UII yang menjadi pemohon uji formil UU TNI ke Mahkamah Konstitusi (MK) diduga mengalami intimidasi.

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Letjen Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengingatkan, permohonan yang tidak sesuai prosedur dapat berujung tidak diterima.

"Mohon maaf kami scroll di media belum ketemu pak, bapak sudah mundur apa belum pak?"

Kristomei lantas dicecar akademisi mengenai netralitas saat ada prajurit ditempatkan di bidang politik

Kristomei menegaskan, UU TNI baru tidak serta merta membebaskan TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil

"Prajurit TNI tidak akan mengambil alih atau posisi-posisi yang memang seharusnya dikerjakan oleh teman-teman dari sipil," Kapuspen TNI

Kapuspen TNI mengklaim generasi muda TNI pada saat ini tidak mau dwifungsi terjadi, tetapi ingin menjadi tentara yang profesional.

Puan menegaskan DPR telah memastikan tidak ada pasal yang menghidupkan kembali dwifungsi TNI. Prajurit TNI juga tetap dilarang berbisnis dan berpolitik.

Menurut Puan, jika memang ada ketidaksesuaian dalam UU TNI, barulah bisa dilakukan tindakan lebih lanjut.

Gugatan tersebut dilayangkan karena UU TNI dianggap tidak sesuai dengan UUD yang berlaku.

UU TNI sempat menuai banyak kontroversi dan penolakan di kalangan masyarakat karena dianggap bertentangan dengan reformasi TNI.

Laporan itu terdaftar denhan nomor: LP/B/423/III/2025/SPKT/POLRESTABES BANDUNG/POLDA JAWA BARAT tanggal 22 Maret 2025 pukul 14.15 WIB.

Kabar tersebut beredar dalam unggan akun X @barengwarga yang mengatakan Polsek Cakung Jakarta Timur menahan lima orang.