UU TNI

MK kembali menggelar Sidang Lanjutan Judicial Review Undang-undang TNI di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Menurut Haripin, DPR memegang posisi penting sebagai instrumen kontrol sipil terhadap angkatan bersenjata dalam sistem demokrasi.

Ia menilai aturan tersebut seharusnya dibatalkan karena tidak memiliki dasar strategis maupun administratif yang kuat.

profesionalisme militer dibangun melalui latihan tempur berkelanjutan, kesiapan operasional, pemeliharaan sistem persenjataan.

Ketiga ahli yang dihadirkan MK yakni, peneliti Muhammad Haripin, akademisi Jaleswari Pramodawardhani, serta pengamat pertahanan Kusnanto Anggoro.

Komnas Perempuan mengecam keras insiden kekerasan terhadap aktivis HAM Andrie Yunus yang disiram air keras, menegaskan tindakan ini sebagai bentuk intimidasi terhadap sikap kritis masyarakat sipil.

Koalisi Sipil menilai aturan tersebut berpotensi mengancam demokrasi, hak asasi manusia (HAM).

Setahun kepemimpinan Presiden Prabowo, Wajah Baru TNI mengalami transformasi signifikan, mulai dari seragam sage green, peran dalam ketahanan pangan.

"Pernyataan agar TNI jangan ikut-ikutan mengatasi kerusuhan akhir-akhir ini adalah penyataan yang sangat keliru."

Tidak ketinggalan, perwakilan Pemerintah lainnya yang turut hadir ialah Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej dan Wakil Menteri Pertahanan.

Pihak kampus juga menyiapkan rumah aman bagi ketiga mahasiswa tersebut.

Tiga Mahasiswa UII yang menjadi pemohon uji formil UU TNI ke Mahkamah Konstitusi (MK) diduga mengalami intimidasi.

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Letjen Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengingatkan, permohonan yang tidak sesuai prosedur dapat berujung tidak diterima.

"Mohon maaf kami scroll di media belum ketemu pak, bapak sudah mundur apa belum pak?"

Perubahan poin-poin penting dalam UU baru TNI itu sebelumnya dibahas pemerintah bersama DPR.

Muhadjir sepakat setelah revisi UU TNI disahkan, maka perlu dilakukan revisi terhadap UU Peradilan Militer

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menjelaskan tujuan utama pengesahan RUU tentang perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi UU

Aksi menolak pengesahan RUU TNI itu justru hendak dibubarkan paksa oleh Satpol PP, Rabu (9/10).

Menurutnya, langkah ini merupakan kemunduran besar dalam upaya pemberantasan narkoba.