Kapolri Respons Soal Reformasi Kepolisian: Kita Terbuka dengan Evaluasi

Analis Intelijen dan Keamanan Ngasiman Djoyonegoro menilai Apel Kasatwil 2025 menjadi indikator keseriusan Polri dalam mengawal reformasi, khususnya peningkatan profesionalisme pelayanan publik, usai pembentukan Komite Percepatan Reformasi Polri.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri terbuka terhadap kritik dan siap menindaklanjuti rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Listyo menekankan, Polri selalu terbuka untuk menerima perbaikan dan evaluasi. Sebab, internal kepolisian juga ingin mewujudkan performa terbaik.

Listyo menyatakan, segala masukan serta kritik akan diterima, terutama yang dapat memperkuat dan menjaga ruang demokrasi Indonesia.

Ia menegaskan bahwa tim ini akan bekerja sejalan dengan Komite Reformasi Polri yang dibentuk atas inisiatif Presiden Prabowo.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin rapat akselerasi transformasi Polri di ruang Pusdalsis Stamaops Polri, Mabes Polri.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin rapat akselerasi transformasi Polri di Mabes Polri, Jakarta (24/9).

Komite Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo Subianto sendiri masih belum dibahas lebih lanjut.

Transformasi tersebut meliputi moral, kemanusiaan, keterbukaan, serta peningkatan pelayanan publik.

Listyo menyebut, sejak dulu program transformasi Polri terus melakukan upaya reformasi terhadap berbagai hal yang memang perlu perbaiki.

Hal itu menjadi langkah Jenderal Sigit memastikan akuntabilitas institusi.

Presiden Prabowo Subianto akan segera membentuk Tim Reformasi Kepolisian dalam waktu 2–3 pekan ke depan.

Kapolri Ziarah Gus Dur menjelang Hari Bhayangkara ke-80, mengenang kontribusi besar Presiden ke-4 RI dalam reformasi Polri dan semangat profesionalisme institusi.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo membuka peluang bagi sipil profesional menduduki jabatan nonoperasional di Polri. Ini wujudkan asas resiprokal dan perkuat profesionalisme institusi.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan **reformasi Polri** harus sejalan dengan **penguatan Kompolnas** sebagai lembaga pengawas eksternal yang independen dan efektif, mengingat dinamika kepercayaan publik dan tantangan penegakan hukum.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan usulan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai terkait pengisian jabatan nonoperasional Polri oleh kalangan sipil adalah hal yang sah, namun harus mempertimbangkan kebutuhan di lapangan. Usulan Sipil di.

Laporan hasil kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Selasa (5/5) sore.

Komisi juga mengusulkan revisi Undang-Undang Polri yang akan ditindaklanjuti melalui berbagai regulasi turunan serta reformasi internal.

Polri hanya akan mengisi jabatan tertentu apabila ada permintaan dari instansi membutuhkan.

Penempatan tersebut dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas negara pada bidang-bidang strategis yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan

"Jadi tambahannya adalah atau sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden," sambungnya.

Sigit dinilai sukses mengawal keamanan sejak proses pemilihan presiden (pilpres) hingga pemerintahan Prabowo berjalan sampai sekarang.

Seragam personel ini diharapkan dapat disiapkan untuk personel yang memiliki tugas di daerah rawan konflik atau memiliki potensi kerusuhan.

Hal tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri kegiatan pembukaan rapat kerja teknis Staf Logistik Polri di Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (12/5).