Presiden Akan Bentuk Tim Reformasi Kepolisian, Yusril: Paling Lambat 3 Pekan Lagi

Presiden Prabowo Subianto sudah mengantongi 9 nama Anggota Komite Reformasi Polri.

Presiden Prabowo Subianto akan melantik Komite Reformasi Polri minggu depan. Siapa saja tokoh yang digadang-gadang masuk dalam komite penting ini untuk reformasi internal Polri?

Menko Yusril Ihza Mahendra mengumumkan Komite Reformasi Polri akan diumumkan paling lambat pertengahan Oktober 2025, dengan sejumlah nama besar digadang-gadang untuk memperkuat reformasi kepolisian.

Ia menegaskan bahwa tim ini akan bekerja sejalan dengan Komite Reformasi Polri yang dibentuk atas inisiatif Presiden Prabowo.

Komite Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo Subianto sendiri masih belum dibahas lebih lanjut.

Pengamat mengatakan Presiden Prabowo sendiri yang memerintahkan pembentukan Tim Transformasi, bukan bentuk perlawanan dari Kapolri.

Ketua DPR Puan Maharani menyambut baik pembentukan Tim Transformasi Polri yang beranggotakan 52 orang. Akankah tim ini mampu meningkatkan citra dan kinerja Polri?

Hal itu menjadi langkah Jenderal Sigit memastikan akuntabilitas institusi.

Saat ini Prabowo masih meminta kesediaan sejumlah tokoh untuk dapat bergabung di Tim Reformasi Kepolisian. Tidak terkecuali kepada Mahfud Md.

Presiden Prabowo Subianto melantik Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian di Istana.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan institusi kepolisian siap menerima masukan ataupun rekomendasi dari Tim Reformasi Polri.

Menko Yusril Ihza Mahendra memprediksi Komisi Reformasi Polri akan terbentuk bulan depan, Oktober 2025. Pembentukan ini menyusul aspirasi masyarakat dan Presiden Prabowo.

Dokumen berisi usulan revisi UU hingga 32 aturan internal, siap diserahkan ke Presiden.

Tim tersebut beranggotakan 52 orang dan diketuai Komjen Chryshnanda.

Istana membenarkan nama mantan Menko Polhukam Mahfud Md masuk dalam bursa jajaran Tim Reformasi Kepolisian

Prasetyo mengatakan, saat ini Prabowo masih meminta kesediaan sejumlah tokoh untuk dapat bergabung di Tim Reformasi Kepolisian

Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar jenderal kehormatan bintang empat kepada purnawirawan TNI dan Polri, termasuk Ahmad Dofiri.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan Pemerintah Terbuka Kritik Akademisi, bahkan yang tajam sekalipun, sebagai masukan penting untuk perbaikan kebijakan, bukan ancaman.

Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah menyambut baik kritik akademisi yang tajam, bahkan Presiden Prabowo mempersilakan kritik, di tengah kasus Feri Amsari.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah menanti draf Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) rampung di DPR RI, mengingat urgensi pembahasan menjelang Pemilu 2029.

Pemerintah menargetkan revisi UU Pemilu rampung dalam 2,5 tahun masa pemerintahan untuk memberi waktu persiapan Pemilu 2029.

Menurut dia, Polri memiliki posisi kunci dalam sistem peradilan pidana sebagai pintu masuk utama proses penegakan hukum.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyoroti pentingnya prinsip Keadilan Restoratif dalam Kongres Pemasyarakatan Dunia (WCPP) 2026 di Bali, menawarkan solusi cerdas di tengah tantangan ov