Komisi III DPR Bahas Reformasi Hukum Bersama Para Aparat Penegak Hukum

Ada tujuh substansi dalam revisi UU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri).

Ada lima poin menjadi atensi pemerintah pada Revisi UU Polri.

Ketua Umum Forkogakum, Dr. Tasrif M. Saleh, menyoroti 8 Poin Percepatan Reformasi Polri sebagai tantangan bagi institusi kepolisian untuk berbenah dan meningkatkan kinerja di mata masyarakat.

Hasil tersebut merupakan buah dari pembahasan percepatan reformasi Polri. Kapolri diangkat dan diberhentikan langsung oleh presiden.

Dari kunjungan sejumlah daerah, anggota KPRP Mahfud MD mengaku sudah menemukan dua faktor masalah di tubuh Polri.

Rikwanto dari fraksi Golkar menyoroti fungsi penegakan hukum dan reskrim yang ada di tubuh polri

Rumah Politik Indonesia (RPI) menegaskan Reformasi Budaya Polri adalah kunci utama pembenahan, bukan sekadar reposisi atau pergantian pimpinan. Apa saja budaya yang perlu diubah?

Komisi III DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mempercepat Reformasi APH di Polri, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung. Langkah ini diambil menyikapi berbagai keluhan publik.

Komisi III DPR RI telah resmi menyetujui pembentukan Panitia Kerja (Panja) Percepatan Reformasi.

Komisi III DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) Reformasi Hukum untuk menegakkan supremasi hukum dan memastikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, mencegah praktik penegakan hukum yang tidak berimbang.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri terbuka terhadap kritik dan siap menindaklanjuti rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie mengatakan dalam waktu tiga bulan akan ada rekomendasi untuk memperbaiki institusi kepolisian.

Angka kepercayaan publik terhadap Polri melonjak signifikan berdasarkan survei Litbang Kompas, menjadi indikasi kuat bahwa reformasi di tubuh kepolisian mulai membuahkan hasil positif di mata masyarakat.

Kasus itu bukan hanya sebagai persoalan yang merugikan atau menyakiti pemilik hewannya, tapi juga pelanggaran di ranah pidana yang ada konsekuensi hukumnya.

Pada 2027, MA tetap berkomitmen mendukung agenda pembangunan nasional melalui sejumlah program prioritas.

Pengaturan anggota Polri di Ormas itu penting agar polisi bisa netralitas.

Sahroni juga melakukan pendalaman terkait peran Kompolnas sebagai lembaga pengawas eksternal Polri.

Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menegaskan bahwa negara harus hadir dan bertanggung jawab atas uang masyarakat.

Akibat serangan tersebut, korban mengalami sekitar 20 luka bacok di sejumlah bagian tubuh dan harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memimpin upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Satlat Brimob Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7).

Gus Falah mengapresiasi berbagai langkah Polri dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Prabowo menegaskan bahwa hukum seharusnya mendukung keadilan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Dedi menyebut institusi penegak hukum itu terus melakukan pembenahan dan menunjukkan upaya perbaikan dalam meningkatkan pelayanan kepada publik.

Dia mengingatkan bahwa perlengkapan yang digunakan oleh Polri saat menjalankan tugasnya berasal dari dana yang dibiayai oleh masyarakat.