Mahfud MD sebut Leadership dan Politik, 2 Faktor Masalah di Polri

Dari kunjungan sejumlah daerah, anggota KPRP Mahfud MD mengaku sudah menemukan dua faktor masalah di tubuh Polri.

Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) menemui sejumlah akademisi, tokoh agama, dan pengusaha di Makassar untuk menyerap aspirasi demi perbaikan Polri.

Dari kunjungan sejumlah daerah, anggota KPRP Mahfud MD mengaku sudah menemukan dua faktor masalah di tubuh Polri. 

Mahfud mengaku seluruh anggota KPRP mengunjungi sejumlah daerah untuk menjaring masukan dari masyarakat untuk perbaikan Polri.

Sebelum ke Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, kata Mahfud, KPRP juga mengunjungi Maluku dan Kalimantan Timur. 

"Jadi berbagi-bagi kita untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Nah, kita tidak akan melakukan reformasi Polri, karena reformasi itu sudah selesai. Yang akan dilakukan itu adalah percepatan reformasi Polri," ujarnya usai public hearing dengan akademisi, tokoh agama, dan pengusaha di Ruang Senat Fakultas Hukum Unhas Makassar, Selasa (16/12). 

Mahfud menilai secara struktur Polri sudah bagus. Hanya saja, saat ini kinerja Polri disorot masyarakat. 

"Nah kita sekarang mencari semacam aku cek, seperti orang sakit itu dipegang apa di mana? Yang rusak kayak gini. Terjadi pemerasan, premanisme, hedonisme, flexing, berkolaborasi dengan kejahatan dan sebagainya," kata dia. 

2 Faktor Polri Disorot Masyarakat

Usai melakukan analisis, Mahfud mengaku menemukan dua faktor yang menyebabkan Polri disorot oleh masyarakat. Pertama, kata Mahfud, Polri ini mulai bermasalah ketika masuk unsur politik ke dalamnya. 

"Lalu yang kedua soal leadership, karena polisi itu kan sangat terkomando. Kalau yang di atasnya bagus, bawahnya pasti bagus. Kalau diatasnya tidak terkontaminasi oleh politik, ke bawahnya pasti bagus. Hanya itu kuncinya sebenarnya, politik dan leadership," bebernya. 

Sementara terkait hal lain, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengaku masih bisa diperbaiki sedikit-sedikit. Meski demikian, kata Mahfud, tak sedikit pihak yang mengapresiasi kinerja Polri. 

"Kita akan coba itu, nanti diolah sehingga muncul dan ikut mewarnai apa-apa yang harus kita lakukan untuk perbaikan Polri. Pokoknya Polri itu milik kita, Polri itu polisi rakyat. Harus dekat dengan rakyat, melindungi, mengayomi, melayani dan menegakkan hukum," tegasnya. 

Mahfud menambahkan Polri juga menjadi sorotan karena penegakkan hukum yang amburadul. Berbeda terkait poin melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat yang dinilai baik.   

"Kalau melayani, melindungi, dan mengayomi itu nampaknya masyarakat sudah bagus dengan Polri. Tapi penegakkan hukumnya ini compang-camping, terutama kalau menyangkut dengan dunia bisnis dan politik dan sebagainya," tuturnya. 

Alami Degradasi

Anggota KPRP, Jenderal (Purn) Badrodin Haiti mengatakan sejak Reformasi tahun 1999, Polri dinilai cukup bagus. Tetapi, untuk pelaksanaanya saat ini dinilai masyarakat mengalami degradasi. 

"Sehingga indikatornya adalah kepercayaan masyarakat terhadap Polri ini menurun. Padahal legitimasi Polri itu disamping legitimasi hukum, juga kepercayaan publik," kata dia. 

Mantan Kapolri ini mengaku jika kepercayaan publik terhadap Polri menurun, maka apapun yang dilakukan polisi akan selalu dianggap negatif. 

"Kalau kepercayaan publiknya sudah menurun, apapun yang dilakukan oleh Polri, dianggap pasti negatif. Itu sehingga perlu adanya reformasi," kata dia. 

Untuk itu, kata Badrodin, saat ini KPRP merangkum semua masukan masyarakat untuk mempercepat reformasi Polri. Nantinya, KPRP akan menyusun kerangka kebijakan untuk Polri dan diserahkan ke Presiden Prabowo Subianto. 

"Tapi paling tidak, Bapak Presiden sudah mendengar aspirasi masyarakat tentang keluhan terhadap Polri. Dan juga punya Political Will untuk bagaimana Polri ke depan supaya lebih baik," kata dia.  

Untuk kunjungannya di Makassar, Badrodin mengaku sudah menerima masukan sebanyak 70 lembaga sipil maupun organisasi masyarakat. Selain itu, KPRP juga menjaring masukan dari tokoh agama dan juga pengusaha. 

"Semua kita dengarkan masukannya. Tentu masukannya itu bisa ada yang sama, ada yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita sekarang ke daerah-daerah itu untuk menjaring informasi yang dari masyarakat," ucapnya.