Mantan Kapolda Bali Usul ke Mahfud MD: Mendaftar Polri Harus Lulusan Sarjana, Kepala Desa Saja S2

Kapolda Bali periode 2003-2005, I Made Mangku Pastika mengusulkan, kepada Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), Mahfud MD agar masyarakat yang mendaftar Polri dari lulusan sarjana S1. Hal itu dia sampaikan saat konferensi pers usai acara serap aspirasi yang digelar oleh KPRP di Fakultas Hukum Universitas Udayana (Unud) Bali, di Denpasar, Jumat (19/12).

"Saya juga minta tadi sampaikan, mudah-mudahan ke depan Polisi itu dari S1, kecuali Brimob, yang memang harus di lapangan. Polair (kepolisian Perairan) itu boleh tamatan SMA. Tapi kalau yang di staff, yang di reserse, menurut saya harus sarjana minimal S1, syukur-syukur S2," kata Pastika.

Mantan Gubernur Bali ini juga menyebutkan, saat ini kepala desa saja sudah lulusan S2. Ke depannya, ia berharap tidak ada lagi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang seringkali berasal dari pangkat bintara dan ke depannya harus perwira.

"Sekarang kepala desa S2. Jangan lagi ada istilah bapak Bhabinkamtibmas Bintara, jangan. Bhabinkamtibmas perwira harus. Karena dia harus berhadapan (dengan masyarakat langsung)," imbuhnya.

Ia menyatakan, peran Bhabinkamtibmas adalah untuk membina desa dan lain sebagainya. Sementara, kepala desa-nya lulusan S2, sedangkan Bhabinkamtibmas sendiri adalah tamatan SMA.

"Bagaimana membina desa yang kepala desanya S2, di situ banyak sarjana. Sedangkan dia sendiri hanya tamatan SMA, dengan tambahan sekolah polisi, SPN. Berapa bulan itu sekarang, hanya 6 bulan dan 7 bulan dan jadi polisi dengan segala kewenangannya, kan kasihan. Begitu ada yang tanya, apa dasar hukumnya kamu stop saya,? kan bingung," ujarnya.

Dalam acara ini, para undangan merupakan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, para akademisi, mahasiswa, pengusaha atau pelaku bisnis, organisasi profesi serta organisasi masyarakat (ormas) LSM dan pihak terkait. Namun, acara serap aspirasi ini digelar secara tertutup kepada awak media.

Anggota KPRP, Mahfud MD mengatakan, dalam acara hari ini semua pihak terkait diundang dan pihaknya banyak mendapatkan masukan dari berbagai kalangan. Mereka, diundang untuk berbicara terkait Polri dan pendapat yang sama bahwa Polri sekarang memang perlu direformasi, karena memang sedang menghadapi sorotan publik yang di luar kebiasaan masa lalu.

"Sehingga dianggap tepat, bahwa Presiden Republik Indonesia, memberi perhatian khusus agar reformasi Polri ini didahulukan. Karena Polri inilah yang menjamin kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Yang itu merupakan tujuan pertama dari berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat," ujarnya.