Reformasi Polri: Komisi dan GNB Bersinergi Perkuat Kepercayaan Publik

Komisi Percepatan Reformasi Polri telah menerima lebih dari 300 masukan tertulis dan dari 100 kelompok masyarakat, menunjukkan besarnya perhatian publik terhadap upaya Reformasi Polri.

Komisi Reformasi Polri aktif menampung masukan dari berbagai lembaga untuk penyusunan rekomendasi revisi UU Polri. Apa saja poin krusial yang akan diusulkan?

Komite Reformasi Polri yang dipimpin Jimly Asshiddiqie tengah intensif menyerap aspirasi publik hingga 9 Desember untuk merumuskan rekomendasi perubahan kepolisian. Apa saja yang akan direformasi?

Jimly menjelaskan bahwa audiensi ini digelar sebagai bentuk keterbukaan dalam menyerap aspirasi masyarakat sipil.

Komisi Percepatan Reformasi Polri aktif menyerap aspirasi masyarakat sipil di Jakarta, guna merumuskan kebijakan yang partisipatif dan memperkuat institusi kepolisian.

Kapolri Listyo Sigit menanggapi bahwa pihaknya berjanji akan mendengar masukan seluruh pihak untuk perbaikan instansinya.

Jimly menegaskan bahwa banyak sekali masalah yang terjadi di Institusi Polri.

Jimly menegaskan banyak sekali masalah yang terjadi di Institusi Polri.

Yang ingin didapatkan oleh Komisi Reformasi ini semua masyarakat Indonesia untuk bersatu dalam tujuan reformasi ini.

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk menjaring aspirasi masyarakat dan pemuka bangsa dalam memperkuat Polri.

Pertemuan antara Komisi Percepatan Reformasi Polri dan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang digelar di STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta, Kamis (13/11/2025)

Jimly menyatakan, masukan GNB ini sangat penting untuk membangun kepercayaan dan memperkuat Polri di masa yang akan datang.

Kapolri Ziarah Gus Dur menjelang Hari Bhayangkara ke-80, mengenang kontribusi besar Presiden ke-4 RI dalam reformasi Polri dan semangat profesionalisme institusi.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo membuka peluang bagi sipil profesional menduduki jabatan nonoperasional di Polri. Ini wujudkan asas resiprokal dan perkuat profesionalisme institusi.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan **reformasi Polri** harus sejalan dengan **penguatan Kompolnas** sebagai lembaga pengawas eksternal yang independen dan efektif, mengingat dinamika kepercayaan publik dan tantangan penegakan hukum.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan usulan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai terkait pengisian jabatan nonoperasional Polri oleh kalangan sipil adalah hal yang sah, namun harus mempertimbangkan kebutuhan di lapangan. Usulan Sipil di.

Laporan hasil kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Selasa (5/5) sore.

Komisi juga mengusulkan revisi Undang-Undang Polri yang akan ditindaklanjuti melalui berbagai regulasi turunan serta reformasi internal.

Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mengecam keras insiden **penyiraman air keras Andrie Yunus**, Wakil Koordinator KontraS, dan menuntut aparat kepolisian mengusut tuntas hingga aktor intelektual di baliknya.

Listyo mengaku telah menerima surat resmi dari tokoh GNB, yang salah satunya berasal Istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Sinta Nuriyah.

Menko Yusril Ihza Mahendra memprediksi Komisi Reformasi Polri akan terbentuk bulan depan, Oktober 2025. Pembentukan ini menyusul aspirasi masyarakat dan Presiden Prabowo.

Kompolnas menyoroti tiga instrumen krusial dalam Reformasi Polri: digital, HAM, dan pengawasan. Apa saja yang perlu diperbaiki untuk mewujudkan polisi profesional dan humanis?

Prabowo juga menyetujui adanya reformasi besar-besaran di pemerintahan termasuk di tubuh Kepolisian

Presiden Prabowo Subianto tegaskan komitmen kuatnya menjaga supremasi sipil dalam pertemuan dengan Gerakan Nurani Bangsa. Bagaimana responsnya terhadap isu darurat militer?