Komisi Percepatan Reformasi Polri Serap Aspirasi Masyarakat Sipil untuk Perkuat Institusi

Komisi Percepatan Reformasi Polri baru-baru ini menggelar audiensi di Jakarta untuk menyerap aspirasi dari berbagai organisasi masyarakat sipil. Pertemuan ini bertujuan untuk mengumpulkan masukan konstruktif demi mempercepat reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia. Ketua Komisi, Jimly Asshiddiqie, memimpin langsung jalannya diskusi penting tersebut, menegaskan komitmen untuk mendengarkan suara publik.

Audiensi ini menjadi platform bagi organisasi seperti NEFA, LSAM, Imparsial, dan Human Rights Working Group (HRWG) untuk menyampaikan pandangan mereka. Para aktivis dan tokoh yang hadir memiliki kepedulian tinggi terhadap isu hak asasi manusia dan kemajuan bangsa, khususnya terkait percepatan reformasi Polri. Masukan yang disampaikan diharapkan dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih baik dan relevan.

Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa setiap masukan diterima dengan baik dan akan didalami lebih lanjut. Komisi mendorong masyarakat sipil untuk memberikan tawaran solusi konkret, bukan hanya daftar masalah yang ada. Hal ini menunjukkan keseriusan Komisi dalam menciptakan reformasi yang benar-benar sesuai dengan harapan publik dan kebutuhan institusi Polri.

Menggali Masukan Konstruktif dari Berbagai Pihak

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menyatakan apresiasinya terhadap masukan yang diberikan oleh berbagai organisasi masyarakat sipil. Ia menekankan bahwa semua pandangan yang disampaikan sangat konstruktif dan relevan bagi upaya percepatan reformasi Polri. Audiensi ini merupakan bagian integral dari strategi komisi untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan mencerminkan aspirasi luas dari seluruh elemen masyarakat.

Jimly meminta agar organisasi-organisasi tersebut memperdalam masukan tertulis mereka dalam satu bulan ke depan. Harapannya adalah agar setiap usulan dapat lebih rinci dan disertai dengan tawaran solusi yang aplikatif dan terukur. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang komprehensif, dapat diimplementasikan secara efektif, serta memberikan dampak positif yang nyata bagi institusi kepolisian.

Komisi memberikan ruang seluas-luasnya bagi setiap organisasi untuk menghimpun pandangan dari lingkungan mereka masing-masing. Ini penting agar kebijakan reformasi yang nantinya dirumuskan benar-benar sesuai dengan aspirasi masyarakat secara menyeluruh dan tidak bersifat parsial. Melalui audiensi ini, Jimly berharap terbentuk sinergi positif antara Polri dan masyarakat sipil, sehingga proses percepatan reformasi dapat berjalan tepat sasaran, transparan, dan partisipatif.

Penguatan Internal dan Pengawasan Eksternal untuk Polri Profesional

Salah satu organisasi yang aktif berpartisipasi dalam audiensi ini adalah Human Rights Working Group (HRWG). Direktur Eksekutif HRWG, Daniel Awigra, menyoroti pentingnya penguatan sistem internal Polri sebagai fondasi utama profesionalitas. "Perbaikan dalam proses rekrutmen, pendidikan, pelatihan, dan meritokrasi merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan kualitas pelayanan kepolisian semakin meningkat," ujarnya, mengutip langsung dari pernyataan Daniel.

Daniel Awigra juga menekankan bahwa perbaikan dalam proses meritokrasi merupakan bagian integral dari upaya bersama ini. Tujuannya adalah untuk memastikan kualitas pelayanan kepolisian terus meningkat dan mampu menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks. Penguatan internal ini diharapkan dapat menciptakan anggota Polri yang lebih kompeten, berintegritas, dan mampu menjalankan tugasnya secara optimal.

Selain penguatan internal, HRWG juga menyoroti relevansi penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Kompolnas dianggap sebagai mitra pengawasan eksternal yang vital dalam memperkuat akuntabilitas institusi Polri. Melalui sinergi antara penguatan internal dan pengawasan eksternal, proses percepatan reformasi Polri diharapkan dapat berjalan lebih transparan, partisipatif, dan pada akhirnya menghasilkan institusi kepolisian yang lebih dipercaya oleh masyarakat.

Sumber: AntaraNews