Ini Reaksi Kapolri Istri Gus Dur & Tokoh GNB Minta Delpedro Cs Dibebaskan

Pertemuan antara Komisi Percepatan Reformasi Polri dan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang digelar di STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta, Kamis (13/11/2025)

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshidiqie menyampaikan, audiensi tersebut digelar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan.

Keputusan penangguhan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik.

Gerakan Nurani Bangsa (GNB) siap menyatakan siap menjadi penjamin enam orang aktivis yang ditahan buntut ricuh demo Agustus kemarin.

Kehadiran mereka dinilai oleh Tim Advokasi untuk Demokrasi bukan sekadar seremoni.

Sikap itu disampaikan usai mereka menjenguk mereka di Polda Metro Jaya.

Keenam orang tersebut adalah Delpedro Marhaen, Muzaffar Salim, Syahdan Husein, Khariq Anhar, RAP, dan Figha Lesmana.

Rombongan ini disambut langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri bersama Wakapolda Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono.

Polda Metro Jaya tengah mempertimbangkan penangguhan penahanan aktivis yang menjadi tersangka penghasutan. Kapan keputusan penting ini akan diumumkan?

Prabowo juga menyetujui adanya reformasi besar-besaran di pemerintahan termasuk di tubuh Kepolisian

Hal ini dapat membuat para pelajar menjadi putus sekolah dan hilang masa depannya.

Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mendesak Presiden Prabowo untuk segera melakukan pembebasan aktivis mahasiswa dan pelajar yang ditahan, mengganggu masa depan mereka.

Kubu Delpedro Cs menilai apa dilakukan bukanlah sebuah tindak pidana melainkan hak kekebebasan berekspresi di alam demokrasi.

Menurut Delpedro, jaksa seolah mempunyai tafsir sendiri terkait diperbolehkannya mengajukan kasasi terhadap putusan vonis bebas.

Alasan JPU mengajukan kasasi lantaran perkara tersebut dilimpahkan pada 9 Desember 2025.

Polda Metro Jaya menghormati keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah memutuskan untuk membebaskan Delpedro dan rekan-rekannya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa permintaan ganti rugi materiel Delpedro Marhaen harus melalui praperadilan, bukan langsung dari pemerintah, sesuai KUHAP baru.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan aparat penegak hukum (APH) harus sangat hati-hati dalam penanganan kasus, terutama pasca vonis bebas Delpedro dkk.

Keputusan penahanan bukan tanpa alasan. Penyidik mempunyai dasar pertimbangan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Kondisi Delpedro itu diungkapkan keluarga usai membesuk di tahanan.

Kini giliran penasihat hukum Delpedro, Iqbal Ramadhan, yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Selasa (16/9).

Dengan suara terbata, Magda meluapkan isi hatinya kepada pakar hukum tata negara Bivitri Susanti yang ikut hadir mendampingi.

Tim Advokasi untuk Demokrasi pun menyoroti aturan soal penangguhan penahanan yang dinilai menyimpan banyak masalah.

Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di kantor Lokataru Foundation yang terletak di Pulogadung, Jakarta Timur, serta di rumah orang tua Delpedro Marhaen.