Usai Istri Gus Dur & GNB Datangi Polda Metro, Tim Advokasi Desak Penangguhan Penahanan Delpedro Cs

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshidiqie menyampaikan, audiensi tersebut digelar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan.

Listyo mengaku telah menerima surat resmi dari tokoh GNB, yang salah satunya berasal Istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Sinta Nuriyah.

Keputusan penangguhan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik.

Gerakan Nurani Bangsa (GNB) siap menyatakan siap menjadi penjamin enam orang aktivis yang ditahan buntut ricuh demo Agustus kemarin.

Sikap itu disampaikan usai mereka menjenguk mereka di Polda Metro Jaya.

Keenam orang tersebut adalah Delpedro Marhaen, Muzaffar Salim, Syahdan Husein, Khariq Anhar, RAP, dan Figha Lesmana.

Rombongan ini disambut langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri bersama Wakapolda Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono.

Polda Metro Jaya tengah mempertimbangkan penangguhan penahanan aktivis yang menjadi tersangka penghasutan. Kapan keputusan penting ini akan diumumkan?

Kementerian HAM (KemenHAM) mendesak Polda Metro Jaya untuk mempermudah akses besuk aktivis yang ditahan, menegaskan bahwa hak kunjungan adalah hak asasi manusia yang tidak bisa dihilangkan meski berstatus tersangka. Mengapa Polda Metro Jaya disebut memper

Polda Metro Jaya membantah keras tudingan mempersulit akses besuk aktivis yang ditahan, menegaskan adanya aturan khusus. Benarkah keluarga aktivis merasa terganggu dengan hal ini?

Prabowo juga menyetujui adanya reformasi besar-besaran di pemerintahan termasuk di tubuh Kepolisian

Hal ini dapat membuat para pelajar menjadi putus sekolah dan hilang masa depannya.

Kubu Delpedro Cs menilai apa dilakukan bukanlah sebuah tindak pidana melainkan hak kekebebasan berekspresi di alam demokrasi.

Menurut Delpedro, jaksa seolah mempunyai tafsir sendiri terkait diperbolehkannya mengajukan kasasi terhadap putusan vonis bebas.

Alasan JPU mengajukan kasasi lantaran perkara tersebut dilimpahkan pada 9 Desember 2025.

Polda Metro Jaya menghormati keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah memutuskan untuk membebaskan Delpedro dan rekan-rekannya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa permintaan ganti rugi materiel Delpedro Marhaen harus melalui praperadilan, bukan langsung dari pemerintah, sesuai KUHAP baru.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan aparat penegak hukum (APH) harus sangat hati-hati dalam penanganan kasus, terutama pasca vonis bebas Delpedro dkk.

Penangguhan penahanan itu sudah dilakukan pada Jumat, 3 Oktober 2025 lalu dengan sudah adanya kajian hukum.