Tokoh Nasional Gerakan Nurani Bangsa Siap Jadi Penjamin Penangguhan Penahanan Delpedro CS

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshidiqie menyampaikan, audiensi tersebut digelar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan.

Sejumlah musisi dan aktivis menjadi penjamin penahanan empat aktivis yang kini ditahan karena dugaan penghasutan unjuk rasa berujung ricuh pada Agustus lalu.

Listyo mengaku telah menerima surat resmi dari tokoh GNB, yang salah satunya berasal Istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Sinta Nuriyah.

Keputusan penangguhan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik.

Gerakan Nurani Bangsa (GNB) siap menyatakan siap menjadi penjamin enam orang aktivis yang ditahan buntut ricuh demo Agustus kemarin.

Kehadiran mereka dinilai oleh Tim Advokasi untuk Demokrasi bukan sekadar seremoni.

Sikap itu disampaikan usai mereka menjenguk mereka di Polda Metro Jaya.

Rombongan ini disambut langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri bersama Wakapolda Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono.

Kementerian HAM (KemenHAM) mendesak Polda Metro Jaya untuk mempermudah akses besuk aktivis yang ditahan, menegaskan bahwa hak kunjungan adalah hak asasi manusia yang tidak bisa dihilangkan meski berstatus tersangka. Mengapa Polda Metro Jaya disebut memper

Prabowo juga menyetujui adanya reformasi besar-besaran di pemerintahan termasuk di tubuh Kepolisian

Hal ini dapat membuat para pelajar menjadi putus sekolah dan hilang masa depannya.

Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mendesak Presiden Prabowo untuk segera melakukan pembebasan aktivis mahasiswa dan pelajar yang ditahan, mengganggu masa depan mereka.

Kubu Delpedro Cs menilai apa dilakukan bukanlah sebuah tindak pidana melainkan hak kekebebasan berekspresi di alam demokrasi.

Menurut Delpedro, jaksa seolah mempunyai tafsir sendiri terkait diperbolehkannya mengajukan kasasi terhadap putusan vonis bebas.

Alasan JPU mengajukan kasasi lantaran perkara tersebut dilimpahkan pada 9 Desember 2025.

Polda Metro Jaya menghormati keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah memutuskan untuk membebaskan Delpedro dan rekan-rekannya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa permintaan ganti rugi materiel Delpedro Marhaen harus melalui praperadilan, bukan langsung dari pemerintah, sesuai KUHAP baru.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan aparat penegak hukum (APH) harus sangat hati-hati dalam penanganan kasus, terutama pasca vonis bebas Delpedro dkk.

Pertemuan antara Komisi Percepatan Reformasi Polri dan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang digelar di STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta, Kamis (13/11/2025)

Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) menyambut positif rencana Presiden Prabowo untuk melakukan reformasi Polri demi peningkatan kinerja, meskipun kepuasan publik sudah tinggi. Apa saja yang akan dibenahi?

Menko Yusril menilai pembentukan Tim Pencari Fakta Demo Rusuh krusial untuk mengungkap dalang di balik kerusuhan akhir Agustus 2025 yang menelan 10 korban jiwa.

Presiden Prabowo Subianto akan membentuk komisi khusus untuk reformasi Polri, menyambut aspirasi Gerakan Nurani Bangsa (GNB) dan tuntutan masyarakat. Apa saja fokus reformasi ini?

Gerakan Nurani Bangsa ‘Temani’ Bawaslu Jaga Marwah Pemilu