Audiensi Komisi Reformasi Polri dan GNB Bahas Langkah Percepatan Reformasi

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshidiqie menyampaikan, audiensi tersebut digelar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan.

Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar audiensi dengan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) pada Kamis (13/11) siang ini, sebagai bagian dari upaya koordinasi dan pembahasan langkah-langkah reformasi di tubuh kepolisian.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshidiqie menyampaikan, audiensi tersebut digelar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan.

"Iya hari ini menerima audiensi GNB di PTIK jam 13.30," kata Jimly saat dikonfirmasi wartawan.

Rekomendasi dan masukan

Adapun pertemuan siang ini akan membahas perihal rekomendasi dan masukan kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk perbaikan institusi kepolisian. Nantinya, hasil dari pertemuan tersebut bakal disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) meminta polisi untuk membebaskan para aktivis, pelajar, hingga mahasiswa yang ditangkap saat aksi demo berujung ricuh pada Agustus 2025. Hingga hari ini, masih ada ada aktivis maupun mahasiswa di sejuumlah daerah yang masih ditahan.

"Kami menyampaikan tuntutan bahwa adik-adik kita, anak-anak kita, para aktivis, para mahasiswa bahkan para pelajar kita yang saat ini masih ditahan di sejumlah kota, di sejumlah provinsi, kabupaten, kota, di Tanah Air, kami berharap sesegera mungkin bisa dibebaskan," kata salah satu tokoh GNB, Lukman Hakim Saifuddin usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta, Kamis 11 September 2025.

Mantan Menteri Agama

Mantan Menteri Agama ini mengatakan, para pelajar ini seharusnya tidak berada di jeruji besi. Kondisi ini bisa membuat para pelajar menjadi putus sekolah dan hilang masa depannya.

"Karena pada dasarnya mereka adalah anak-anak kita yang mestinya mereka tidak ada dalam posisi seperti itu. Karena dengan ditahan lalu kemudian mereka menjadi terganggu bahkan bisa terputus proses pendidikannya, yang itu adalah harapan kita semua akan masa depan mereka," ujarnya.

Menurutnya, aksi demo yang dilakukan para mahasiswa dan aktivis sejatinya dijamin oleh konstitusi. Namun, kata dia, demo damai itu berubah hingga berujung kericuhan, perusakan fasilitas umum, pembakaran, dan penjarahan.

"Lalu kan kemudian berubah menjadi tindakan kekerasan, perusakan fasilitas umum, bahkan penjarahan, dan lain sebagainya, pembakaran-pembakaran. Dan itu lalu kemudian menimbulkan fitnah, tuduhan macam-macam," jelas Lukman. 

GNB mendorong pembentukan tim investigasi

Untuk itu, GNB mendorong pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut kerusuhan yang terjadi. Lukman mengusulkan tim tersebut diiisi oleh orang-orang profesional dan memiliki integritas tinggi.

Dengan begitu, bisa menghilangkan semua fitnah, tuduhan-tuduhan, saling tuduh satu kepada yang lain.

"Yang tidak hanya berisi orang-orang yang berintegritas tinggi, profesional, dan mandiri, tapi juga komisi investigasi independen ini memiliki kewenangan yang kuat untuk menjalankan peran, fungsi, dan tugasnya," sambung Lukman.

Tokoh GNB juga menyampaikan tuntutan

Dalam pertemuan dengan Prabowo, tokoh GNB juga menyampaikan tuntutan untuk reformasi bidang ekonomi, politik, hukum, Hak Asasi Manusia, hingga pertahanan dan keamanan. Lukman berharap pemerintah dapat menindaklamjuti tuntutan-tuntutan tersebut.

Adapun para tokoh yang turut serta dalam pertemuan bersama Presiden Prabowo, yakni:

1. Sinta Nuriyah Wahid;

2. Quraish Shiab;

3. Pdt. Gomar Gultom;

4. Romo Franz Magnis-Suseno;

5. Omi K. Nurcholis Majid;

6. Lukman Hakim Saifuddin;

7. Erry Riyana Hardjapamekas;

8. Alissa Wahid;

9. Komaruddin Hidayat;

10. Francisia SS Seda;

11. Laode M Syarif;

12. Hong Thin;

13. Kamaruddin Amin;

14. Bikku Dhanmasubho Mahathera;

15. Pdt. RD Aloys Budi Purnomo; dan

16. Uskup Antonius S. Bunjamin.